Soal Pemerintah Rencana Impor Beras, Pakar UB: Kasihan Petani
Malang - Pakar Ketahanan Pangan Universitas Brawijaya (UB), Sujarwo mengkritik rencana pemerintah terkait impor beras pada tahun ini.
Sujarwo menyatakan, rencana impor beras ke daerah itu malah berpengaruh kepada nasib para petani, terlebih sebentar lagi akan memasuki masa panen raya.
"Kasihan para petani, sebentar lagi panen, tapi kok malah impor?" katanya ketika berbincang dengan awak media, Selasa (30/3/2021). Tak hanya itu, Sujarwo menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil sikap terkait rencana kebijakan impor beras. Pasalnya, pemerintah pusat simpang siur dalam memberikan informasi ini.
Misalnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto rencana impor untuk menjamin stok beras, guna menjaga ketersediaan pangan sepanjang 2021, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik.
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Indonesia sudah tidak impor beras sejak hampir tiga tahun terakhir. Ia juga memastikan pada bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara Indonesia.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras masih dilakukan dalam kurun waktu tersebut. Pada 2018, Indonesia mengimpor beras mencapai 2.253.824,5 ton dengan nilai 1,037 miliar dollar AS.
Pernyataan yang tidak sejalan dari pemerintah pusat itulah yang menjadi polemik dan sorotan publik. Sujarwo menilai, dari data yang dikeluarkan Perum Bulog diprediksi stok beras nasional hingga Juni 2021 sebesar 1,4 juta ton.
"Angka ini, menunjukkan bahwa produksi beras secara nasional mengalami surplus. Yang jelas impor saat ini tidak tepat. Kalau produksi nasional jelas surplus. Kalau kemudian pemerintah tetap memaksa impor. Ini mengkhianati kebutuhan rakyat dan menyiksa para petani,” ungkapnya.
Sujarwo pun kembali mengingatkan pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan harus dilandasi atas kajian yang ilmiah terlebih dahulu.
"Ini agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran. Apabila ada urgensi kemudkan dikeluarkan kebijakan impor harus ada rasionalisasi yang cukup. Kemarin itu saya melihat agak ceroboh. Maka perlu diimbangi dengan mengkaji pengambilan kebijakan dari petani itu sendiri,” tandasnya.