Soal Vaksinasi Berbayar, Anggota DPR: Jangan Cari Untung dari Rakyat
Jakarta - Vaksin berbayar yang diselenggarakan oleh PT Kimia Farma Tbk tengah jadi sorotan berbagai pihak. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher bahkan menilai kebijakan ini sebagai upaya cari untung dari rakyat.
"Vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya. Setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis. Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat," kata Netty lewat keterangan yang diterima Urbanasia di Jakarta, Senin (12/7/2021).
Anggota Komisi IX DPR RI ini pun menyebut kebijakan ini belum didiskusikan dengan DPR loh guys. Menurutnya, kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan, bukan untuk individu.
"Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan. Itu pun diizinkan dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk individu," jelas Netty.
Menurut Netty, pemerintah tak bisa berdalih vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi rakyat yang tidak bersedia antri dalam pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negaranya.
"Akses gratis vaksin COVID-19 bukan persoalan warga kaya ataupun miskin, bukan pula soal mau antri atau tidak. Ini soal tanggung jawab negara melindungi rakyatnya. Jangan sampai publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang dapat melindungi diri dari bahaya pandemi," tegasnya.
Oleh sebab itu ia meminta pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera mencapai target, alih-alih 'menjual vaksin pada rakyat'.
"Apakah target vaksinasi gratis 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Apakah target vaksinasi gotong royong untuk pekerja dan keluarganya yang dibiayai perusahaan sudah sesuai tujuan? Apakah laporan terkait KIPI sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti? Pemerintah harus pastikan semua hal tersebut berjalan lancar dulu, jangan menambah PR baru," terangnya.
Apalagi Indonesia belum lama ini menerima bantuan dari Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA). Di mana pada 1 Mei 2021 lalu, sebanyak 500 ribu dosis vaksin produksi Sinopharm bantuan dari PEA itu telah tiba di Indonesia. Hal inilah yang lantas dipertanyakan Netty.
"Kemana rencana distribusi bantuan sinoparm dari UEA ini? Pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab, jangan sampai ada penyelewengan dan penyalahgunaan bantuan. Terlebih Sinopharm dan Cansino termasuk jenis vaksin dalam skema gotong royong," ungkap Netty.
Untuk itulah Netty meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan vaksinasi berbayar untuk individu ini. Hal tersebut harus dilakukan supaya tak ada kegaduhan publik di tengah krisis yang sedang terjadi.
"Jangan menambah beban rakyat dengan isu vaksin berbayar dan isu kewajiban menyertakan sertifikat vaksinasi sebagai syarat pengurusan administrasi publik dan mengakses bantuan sosial atau pelayanan sosial," tutupnya.