Sri Mulyani: Penerima Beasiswa LPDP Harus Bawa Indonesia Lebih Maju

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta para penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) LPD untuk mempelajari pengelolaan pendidikan, pengelolaan lingkungan, termasuk juga pembangunan infrastruktur maupun berbagai kondisi lainnya yang ada di negara tersebut. 

Pasalnya, beasiswa LPDP bersumber dari uang negara, tepatnya melalui APBN. Sri Mulyani menyebut, secara tidak langsung para mahasiswa berutang kepada negara. 

Sehingga Sri Mulyani meminta peserta yang lolos berkesempatan menikmati dana abadi pendidikan APBN untuk berkontribusi pada pembangunan Indonesia agar dapat membawa Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

Pada LPDP 2021 ini, sekitar 500 mahasiswa yang mendapatkan LPDP akan memulai studinya di berbagai tempat. Banyak juga yang beasiswa digunakan untuk kuliah di luar negeri.

“Ada tiga syarat jika Indonesia ingin menjadi negara berpendapatan tinggi. Syarat pertama Sumber Daya Manusia (SDM),” ungkap Sri Mulyani, Rabu (29/9/2021).

Untuk itu, saat ini pemerintah sedang melakukan upaya guna mereformasi pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial.

Hal ini dikarenakan mengembangkan SDM Indonesia tidak hanya membutuhkan anggaran, namun perlunya kebijakan dan institusi yang mendukung. Tujuannya, agar semua anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk maju.

“Kalau SDM bagus suatu negara, maka dia akan menjadi produktif, maka dia akan menjadi inovatif. Itu menciptakan nilai tambah, maka negaranya bisa makin maju dan makmur,” bebernya.

Syarat kedua adalah kualitas infrastruktur. Ini meliputi, jalan raya, listrik, air, sistem transportasi bahkan koneksi internet. Menkeu juga mengingatkan bahwa masih ada lebih dari sembilan ribu desa di daerah terpencil dan terluar Indonesia yang belum memiliki koneksi internet.

Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan sumber daya untuk membangun dari sisi teknik, sains, engineering, dan juga perencanaan keuangannya.

“Aspek ketiga negara maju adalah institusi yang well govern, yang diurus dengan baik, yang punya tata kelola baik, yang punya efisiensi, transparansi, akuntabilitas,” jelas Menkeu.

Menurut Menkeu, institusi yang baik mempermudah birokrasi, memberikan kepastian berusaha, memberikan keamanan, tidak korupsi, dan berkomitmen kepada negara.

Ia pun berpesan para penerima beasiswa saat ini memegang tongkat estafet tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para pendiri bangsa menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Menkeu juga mengingatkan untuk terus berikan yang terbaik bagi Indonesia.