Temui Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Presiden: Kelola Dana dengan Hati-hati

Jakarta - Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Praktikno datang bertemu Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara menyampaikan pesan kepada Dewan Direksi untuk berhati-hati dalam mengelola dana BPJS Ketenagakerjaan.

"Bapak Presiden tadi titip, dana yang besar ini dikelola dengan sangat baik dan hati-hati," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Jumat (7/10/2022).

Menurutnya, dana yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 607 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 89 persen diinvestasikan ke goverment related investment dengan 65 persen di antaranya ada di Surat Berharga Negara (SBN).

"Tentu saja untuk memastikan bahwa dana tersebut bisa aman dan saat dibutuhkan nantinya tetap ada dananya,"jelasnya.

Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini juga turut melaporkan sejumlah kinerja yang dicapainya selama 19 bulan sejak dilantik oleh Presiden Jokowi pada 22 Februari 2021. Salah satunya adalah meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 28 juta menjadi 35 juta peserta.

"Kami menargetkan dalam 5 tahun tumbuh 2 kali lipat menjadi 70 juta,"ucapnya.

Anggoro juga menyampaikan bahwa saat ini BPJD Ketenagakerjaan telah melakukan digitalisasi layanan melalui Jamsostek Mobile dalam rangka memberikan kecepatan layanan dan meningkatkan kepuasan peserta.

"Untuk layanan yang juga menjadi concern Bapak Presiden, layanan yang baik bagi para peserta pekerja, kami menyampaikan bahwa kami telah melaksanakan digitalisasi dalam layanan sehingga kalau dulu peserta itu klaim butuh waktu 10 hingga 15 hari. Saat ini klaim hanya 15 menit bisa klaim dengan Jamsostek Mobile,"tuturnya.

Selain itu, Dewan Direksi juga menyampaikan terkait perkembangan data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Menurutnya saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah mengirimkan data penerima BSU hingga tahap 4 dan tahap 5 akan segera dikirmkan waktu dekat.

"Totalnya 14 juta data BSU kita kirimkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk divalidasi," tutupnya.