Temukan Indikasi Penyelewengan, PPATK Laporkan ACT ke Densus dan BNPT

Jakarta – Kabar terkait dugaan penyelewengan donasi umat oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) berbuntut panjang. Pusat Pelaporan dan Analisis Teknis Keuangan (PPATK) mengaku telah melaporkan lembaga filantrofi itu ke Densus 88 dan BNPT. 

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, laporan itu dilakukan setelah pijaknya menemukan indikasi penyelewengan dari analisis yang dilakukannya terhadap aliran dana ACT.

“Iya kami sudah proses sejak lama dan sudah ada hasil analisis yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum,” kata Ivan, pada Senin (4/7/2022).

Ia juga menuturkan dari hasil analisis sementara ada indikasi penyalahgunaan dana terkait aktivitas terlarang. Menurutnya, hasil analisis tersebut sudah diserahkan ke Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Transaksi mengindikasikan adanya penyalahgunaan. Indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang. Kasus ini diserahkan ke Densus dan BNPT ya.” katanya.

Sementara itu, Presiden ACT Ibnu Khajar membantah temuan PPATK tersebut. Menurutnya, tidak ada pendanaan terorisme seperti yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Dana yang mana? Kita tidak pernah ada bantuan ke teroris.” Ungkapnya.

Ibnu juga mengaku bingung dengan tuduhan tersebut. Menurutnya, ACT seringkali mengundang beberapa kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan sejumlah program filantropinya.

“Kami diundang, kami datang. ACT dianggap radikal, ada isu tersebut karena setiap program kami undang entitas gubernur, menteri datang dan bantuan pangan di depan Mabes TNI,” tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya pernah memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“Kemanusian itu tidak boleh nanya ke siapa yang kami bantu? Kami berikan bantuan, mereka Syiah atau ISIS, karena mereka korban perang, kami sering bingung dana ke teroris dana yang mana?” imbuhnya.

Diketahui, dugaan penyelewengan ini mencuat setelah adanya laporan dari Majalah Tempo. Dalam laporan itu ditemukan beberapa kejanggalan, seperti gaji dan fasilitas petinggi ACT yang fantastis hingga pemotongan donasi yang disalurkan.