Unair Siap Dampingi Korban 'Fetish Kain Jarik' Lapor ke Polisi
Surabaya - Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo mengatakan Manajemen Unair siap mendampingi korban kasus pelecehan seksual 'fetish kain jarik' berkedok riset untuk membuat laporan ke polisi.
Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mendampingi para korban, baik korban primer atau korban yang telah bertemu dan mendapat pelecehan seksual, ataupun korban sekunder atau mereka yang mendapat pelecehan lewat percakapan via media sosial dengan Gilang.
"Dari help center, kami mendampingi korban primer yang akan melapor ke polisi pastinya," kata Suko seperti dikutip dari Antara, Kamis (6/8/2020).
Suko mengaku masalah etik antara pihak universitas dengan pelaku dan keluarga sudah tuntas. Sebab, Unair telah memberikan sanksi berupa drop out (DO) kepada Gilang, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unair angkatan 2015 yang menjadi pelaku kasus 'fetish kain jarik' tersebut.
Keputusan mengeluarkan Gilang ini diambil usai Rektor Unair, Prof. Mohammad Nasih menghubungi yang keluarga pelaku yang berada di Kalimantan via online.
"Merujuk pada asas komisi etik, keputusan baru bisa diambil saat bisa mendengar pengakuan dari yang bersangkutan dan/atau wali. Karena orang tua sudah bisa dihubungi, Pak Rektor memutuskan yang bersangkutan di-DO atau dikeluarkan," pungkasnya.
Meski masalah etik sudah selesai, Suko mengatakan bahwa kasus ini belum benar-benar tuntas.
"Masalah etik sudah kami selesaikan. Akan tetapi, kalau masalah kriminalnya, menjadi wewenang kepolisian," imbuhnya.
Untuk itu Manajemen Unair berharap agar para korban maupun saksi bisa segera melaporkan kepada help center Unair maupun posko pengaduan Polda Jatim agar kasus bisa segera diselesaikan.
Suko pun memastikan identitas korban akan dijaga kerahasiaannya. Bahkan Unair juga telah menyiapkan psikolog untuk mendampingi korban yang mengalami trauma.
"Unair terus memberikan pendampingan kepada para korban yang mengalami trauma," tutupnya.
Hingga saat ini kasus yang viral di media sosial sejak 29 Juli 2020 itu masih terus diproses oleh pihak kepolisian.