Banner Skinner Urfluencer
Banner Skinner Fomo
URnews

YLKI Bersama 4 Ormas dan LSM Ini Minta SNI Rokok Elektronik Dicabut

Nivita Saldyni,
sekitar 1 bulan yang lalu
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
YLKI Bersama 4 Ormas dan LSM Ini Minta SNI Rokok Elektronik Dicabut
Image: Ilustrasi Rokok Elektronik (Pixabay/rolandmey).

Jakarta - Sebanyak lima organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdiri dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Komnas Pengendalian Tembakau, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Yayasan Lentera Anak, dan Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) meminta peraturan tentang rokok elektronik vape ber-SNI untuk dicabut.

Mereka menilai, SNI tidak tepat bahkan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan vape karena telah ber-SNI yang dikonotasikan aman.

“Pembuatan SNI produk hasil tembakau dengan alasan untuk melindungi konsumen adalah sesat pikir dan merupakan langkah yang keliru. Pembuatan SNI tersebut adalah anti regulasi karena bertentangan dengan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan PP 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, serta UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam konferensi pers, Jumat (10/9/2021).

Menurut Tulus, instrumen untuk melindungi konsumen bukan dibuatnya SNI, melainkan dibuatnya aturan yang lebih komprehensif terkait konsumsi produk tembakau serta peredarannya.

“Pembuatan SNI tentang produk hasil tembakau juga merupakan suatu tanda keberpihakan pemangku kebijakan terhadap industri produk berbahaya serta indikasi pelemahan instrumen untuk melindungi konsumen yang sesungguhnya, yaitu PP 109 tahun 2012,” imbuhnya.

Untuk Urbanreaders ketahui, produk tembakau, baik rokok konvensional maupun rokok jenis baru merupakan suatu komoditas yang legal terbatas, namun tidak normal.

Dalam Undang-undang No 39 Tahun 2007 tentang cukai Pasal 2 ayat 1 disebutkan, "barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.Oleh karena itu, proses produksi hingga konsumsinya perlu diatur secara ketat oleh pemerintah dan dilakukan pengawasan".

Bahkan Ketua Umum PDPI Agus Dwi Susanto pada kesempatan yang sama juga menjelaskan bahwa rokok elektronik sama berbahayanya dengan rokok biasa. Sebab kandungan zat kimia karsinogenik di semua produk tembakau sama-sama merusak paru-paru.

“Tidak ada yang namanya less harmful pada produk tembakau dalam bentuk apapun. Kandungan zat kimia karsinogenik di semua produk tembakau, meski dipanaskan, akan merusak paru-paru. Apalagi nikotinnya mendorong konsumsi terus menerus. Ditambah status ber-SNI yang tidak melibatkan pakar kesehatan, sama saja ingin masyarakat menambah beban penyakit,” jelas Agus.

Sementara itu Nahla Jovial Nisa, Program Manager Lentera Anak menilai bahwa vape ber-SNI itu justru mengkhawatirkan. Sebab aturan ini malah bisa meningkatkan perokok usia anak pada rokok elektronik.

“Pemerintah seperti dibutakan dengan industri tembakau yang kini beralih ke produk baru demi menarget pelanggan baru mereka. Kami sangat menentang produk SNI ini karena kecenderungan peningkatan yang sangat tinggi pada perokok usia anak pada produk rokok elektronik. Bagaimana mereka juga telah disebut oleh iklan rokok elektronik membuat anak-anak menjadi objek bagi industri dalam memasarkan produknya,” ungkap Nahla.

Seperti yang kita tahu, Direktorat Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, BSN (Badan Standarisasi Nasional) telah merumuskan SNI 8946:2021 Produk Tembakau yang Dipanaskan.

Namun lima ormas dan LSM ini menyebutkan bahwa Komite Teknis penyusunannya sebagian besar berisi industri/pabrikan besar tembakau ditambah para perokok dan tak ada pakar atau lembaga kesehatan. Hal ini yang kemudian membuat kelimanya menilai bahwa aturan tersebut sangat berpihak pada industri/pelaku usaha.

“SNI ini adalah indikasi pelemahan PP109/2012 yang saat ini sedang dalam proses revisi, yang di dalamnya akan mengatur rokok elektronik. Sangat kentara bahwa industri mencuri jalan untuk menguatkan bisnisnya melalui SNI yang akan menjerumuskan masyarakat pada adiksi berikutnya ini. Untuk itu, kami meminta agar SNI ini dicabut!” kata Nina Samidi, Program Manager Komnas Pengendalian Tembakau.

Mendukung pernyataan-pernyataan tersebut, Ari Soebagio dari SAPTA memberikan rekomendasi dari perspektif hukum agar BSN melihat kembali marwah produk ini sebagai produk yang berbahaya bagi kesehatan dan menengok kembali semua peraturan yang menyinggungnya.

Dalam hal ini, Kemenkes dan BPOM sebagai induk organisasi kesehatan di Indonesia juga harus bertindak dan bersuara demi melindungi kesehatan masyarakat Indonesia.

“Kami setuju agar SNI ini dicabut,” pungkas Ari.

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait