Antisipasi Warga Kelaparan, Ganjar Siapkan Satgas "Jogo Tonggo"
Semarang – Upaya mengantisipasi dampak pandemi coronavirus disease (COVID-19) terus dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Yang terbaru, ia telah menyiapkan Satuan Tugas "Jogo Tonggo" di setiap rukun warga (RW) untuk mengantisipasi adanya warga yang kelaparan akibat terdampak pandemi COVID-19.
"Gerakan ini memanfaatkan kekuatan solidaritas masyarakat untuk memantau dan menjaga tetangga masing-masing," kata Ganjar di Semarang, seperti dikutip dari Antara (23/4/2020).
"Jogo Tonggo", kata Ganjar, mengambil semangat solidaritas masyarakat pedesaan yang saling menjaga dan membantu dalam segala hal.
"Orang desa terbiasa berbagi makanan, gotong royong membangun rumah dan menjaga lingkungan dengan siskamling. Spirit ini kita ambil karena basis kekuatan utama Jawa Tengah adalah desa," tegasnya.
Ganjar mengatakan, pihaknya tidak ingin ada warga Jateng yang mati kelaparan, sehingga setiap warga harus menengok tetangga kiri kanan dan jika ada yang kesusahan agar melapor ke ketua RW untuk dicarikan solusi bersama.
Narasi gotong royong sebelumnya juga sudah digerakkan oleh Ganjar ke seluruh desa di Jateng, namun dicanangkan lagi dengan nama "Jogo Tonggo" disertai instruksi dan koordinasi lebih tegas.
Bahkan penyiapan aturan ini diperkuat dengan masukan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta para pakar.
"Kita siapkan data dan pelibatan dari gugus tugas provinsi, bupati, wali kota, camat, hingga kades dan RW yang lebih terkoordinasi," ujarnya.
Menurutnya, gerakan "Jogo Tonggo" mencakup dua hal, yakni jaring pengaman sosial dan keamanan berupa sosialisasi, pendataan, serta pemantauan warga.
Jaring pengaman ekonomi tersebut, kata Ganjar, terdiri dua hal, yakni memastikan tidak ada satu pun warga yang kelaparan selama pandemi COVID-19, dan mengusahakan kegiatan ekonomi warga berjalan dengan baik usai wabah ini.
Setiap Satgas "Jogo Tonggo" dipimpin ketua RW dan dibantu para ketua RT dan beranggotakan tim kesehatan, tim ekonomi, dan tim keamanan.
"Ketua satgas melaporkan kegiatan setiap hari kepada desa atau kelurahan, maka keberagaman itu, lokalitas itu kita berikan ruang dan camat jadi supervisor,” tandasnya.
“Kabupaten sama provinsi siap mensupport dan mengarahkan. Semoga dalam dua hari ini bisa selesai rancangannya, sehingga nanti saya keluarkan pergub," imbuhnya.
Gerakan tersebut menurut Ganjar cukup penting, sebab dirinya melihat kemungkinan banyaknya pengangguran dan langkanya bahan makanan setelah pandemi COVID-19. Oleh karenanya, pemerintah menurutnya harus bergerak sampai pemerintahan level paling bawah.
Setiap desa, imbuh Ganjra, harus memastikan kebutuhan pangan tercukupi dengan memulai menanam dan beternak sejak sekarang. Selai itu, lumbung pangan juga harus mulai diadakan di setiap desa bahkan RW.
"Sekarang mulai menanam dari sayur-mayur hingga apotek hidup di tiap pekarangan. Desa atau RW yang belum punya ikan mulai menebar benih, yang belum punya telur dan daging mulai beternak ayam atau kambing,” ujarnya.
“Dipetakan potensinya, kalau setiap desa punya produk, mereka juga bisa barter antardesa terdekat. Beras barter ikan, sayur barter telur misalnya. Jadi mau kondisi seperti apa, setidaknya kebutuhan dasar tercukupi," tambahnya.