Benarkah Lembaga Bimbel Tanda Bobroknya Pendidikan di Indonesia?
Jakarta - Maraknya lembaga bimbingan belajar (bimbel) di Indonesia sudah mulai menjamur. Banyak orang tua yang berbondong-bondong mendaftarkan anaknya dengan harapan agar lebih berprestasi di sekolah.
Terlebih, ketika menjelang ujian nasional sekolah menengah dan masuk perguruan tinggi, pendaftar bimbel pun melonjak.
Hal ini karena sistem dril soal-soal dianggap membantu peserta didik dalam menjawab ujian nasional dan lolos seleksi pendaftaran perguruan tinggi.
Tak hanya memberi tambahan ekstra pelajaran dan menjawab soal-soal, bimbel pun menyediakan layanan jasa pembelajaran materi pelajaran yang tak ada di sekolah. Tak jarang, beberapa lembaga bimbel melatih keterampilan menjawab soal secara praktis, benar, dan cepat.
Keberadaan bimbel pun berpotensi menyulitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mengetahui kualitas pembelajaran di sekolah.
Namun, Kemendikbud di bawah kekuasan Nadiem Makarim pada tahun ini menghapus ujian nasional. Nah, apakah bimbel akan tetap eksis?
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim menyebut jika bisnis bimbel akan meredup pasca dihapuskannya ujian nasional dan ditambah dengan pandemi yang belum berakhir.
"Ini bukan persoalan baru, sudah lama seperti ini. Hanya saja bisnis bimbel saat ini mulai meredup karena pandemi dan tidak ada ujian nasional," ungkapnya kepada Urbanasia, Selasa (16/3/2021).
Keberadaan bimbel di Indonesia, dikatakan Satriawan, menunjukkan pelayanan pendidikan di sekolah tidak diberikan secara optimal oleh guru.
"Orang tua yang berani membayar sekian juta agar anak di bimbel-kan, ini menjadi alarm dan tanda bahaya. Ini menjadi otokritik dan refleksi sekolah, guru dan dunia pendidikan kita," tegasnya.
Di sisi lain, ia menyebut, jika pendidikan di Indonesia memberikan celah kepada lembaga bimbel, karena sistem pendidikan yang masih berbasis ranking.
"Masuk sekolah swasta, perguruan tinggi, ujian sekolah semua dites seharusnya kan nggak usah. Ujian nasional udah nggak ada, masuk jenjang selanjutnya juga sudah pakai PPDB, harusnya orang tua ya PD aja anaknya nggak usah ikut bimbel," bebernya.
Orang tua yang rela mengeluarkan jutaan rupiah dalam satu semester untuk bimbel ini, dikatakannya, masih dihantui oleh sistem ujian nasional dan takut apabila anaknya tidak diterima di sekolah favorit.
"Ini masih sisa-sisa rezim ujian nasional, cara pandang orang tua bahwa anaknya ditentukan oleh angka-angka," tegasnya.
Ia pun kembali menegaskan, untuk sekolah kembali memperbaiki sistem dan mekanisme pembelajaran agar para peseta didik mampu menyerap ilmu yang diajarkan oleh guru.
"Ini kan masalah ketika orang tua lebih percaya bimbel ketimbang sekolah. Sehingga ke sekolah hanya untuk mencari sertifikat ijazah dan kelulusan. Jadi, itu yang saya sayangkan dari sekolah. Tapi ya sulit, karena ada birokrat dari pusat atau daerah yang memiliki lembaga bimbel. Banyak dari mereka yang membuat trik jitu menjawab soal ujian, ini yang harus ditangkap Kemendikbud karena masuk pidana," tandasnya.