BLT BBM Siap Disalurkan ke 18,4 Juta KPM
Jakarta - Menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hari ini, Sabtu (3/9/2022), Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bahwa pemerintah sudah siap menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT). BLT pengalihan subsidi BBM akan diberikan kepada 18,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari total 20,6 juta KPM.
“Dari rencana 20,6 juta KPM itu, sudah siap salur di PT Pos Indonesia 18.486.756 KPM. Sisanya sedang proses cleansing (koreksi data), karena seperti kita ketahui, misalnya kita mengumumkan hari ini, jam ini, 1 jam atau beberapa menit kemudian ada (potensi penerima) yang meninggal. Jadi, kami perlu mendata lagi, masih ada 313.244 KPM,” kata Risma di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
Lebih lanjut, Risma menjelaskan bahwa BLT BBM akan diberikan sebanyak empat kali dengan masing-masing pemberian sebesar Rp 150 ribu. Pemberian BLT BBM didistribusikan dalam dua tahap, sehingga KPM akan menerima Rp 300 ribu setiap tahapnya.
“Kami berikan per September ini (tahap pertama) dan di awal Desember kami berikan yang kedua,” jelas Risma.
Bagi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai KPM, Risma juga memberikan kesempatan untuk mengusulkan diri sebagai KPM. Kemensos akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tenaga pendamping untuk melakukan verifikasi usulan sebagai KPM tersebut.
“Jadi, warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami. Kami punya pendamping 70.000 di seluruh Indonesia,” katanya.
Selain itu, Kemensos juga memiliki pusat kontak (command center) di nomor telepon 021-171 yang dapat dihubungi selama 24 jam penuh untuk menerima keluhan mengenai bantuan sosial.
Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, pemerintah daerah, dan masyarakat adat untuk menyalurkan BLT pengalihan BBM ini ke berbagai daerah yang sulit diakses, seperti di daerah pegunungan.
“Bagi warga sakit, lanjut usia, dan tidak bisa datang ke Kantor Pos, pihak Pos akan mengantar ke rumah, itu sudah perjanjiannya. Jadi, nanti tinggal mengecek saja, tinggal telepon saja ke command center. Maka, akan ditindak lanjuti,” ujarnya.
BLT BBM merupakan salah satu dari paket bantuan sosial pemerintah setelah mengalihkan subsidi BBM. Pemerintah menganggarkan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun.
Selain BLT, pemerintah juga akan menyalurkan dua bentuk bansos lainnya dari pengalihan subsidi BBM, yakni bantuan subsidi upah sebesar Rp 600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial.