Bundaran Waru Arah Surabaya Ditutup Total Selama PPKM Darurat

Surabaya - Akses masuk Kota Surabaya via Bundaran Waru ditutup total mulai Rabu (7/7/2021) pagi. Rencananya penutupan salah satu pintu masuk Kota Pahlawan itu bakal dilakukan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Hal ini disampaikan oleh Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta. Lewat keterangan resminya, Nico mengatakan bukan hanya Bundaran Waru saja, nantinya akan ada sejumlah titik penyekatan lain yang akan dievaluasi dan ditutup total.

Adapun yang boleh melintas hanyalah kendaraan yang membawa at kesehatan atau orang sakit. Namun bukan berarti masyarakat tak bisa masuk Surabaya, kamu masih bisa menggunakan jalur alternatif seperti Jalan Menanggal, kawasan Pabrik Paku, dan juga Pagesangan.

“Satu-dua minggu tolong di rumah dulu semua. Meneng disik nang omah (Diam dulu di rumah) untuk melihat situasi. Setelah situasi baik ayo kita atur lagi. Tidak selamanya ditutup juga. Ini akan membaik kalau masyarakat patuh,” kata Nico dalam keterangan resminya, Rabu (7/7/2021).

“Masa kita tutup terus terusan? masa kita tidak bergerak? Tapi yang paling penting, sabar. Satu sampai dua minggu tolong di rumah,” pesannya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Latif Usman menyebut penutupan jalur masuk Bundaran Waru ini merupakan keputusan yang diambil berdasarkan hasil analisa dan evaluasi (anev) yang menunjukkan tingginya mobilitas warga. Sehingga penutupan ini, kata Latif, bertujuan untuk mengurangi padatnya mobilitas warga.

“Hasil evaluasi sudah ada penurunan hari pertama dan hari kedua (PPKM Darurat). Tapi sampai hari kelima, dipilah-pilah orang masuk Surabaya, masih padat sekali," ungkapnya kepada wartawan di lokasi titik penyekatan Bundaran Waru.

Ia menegaskan bahwa penutupan ini berlaku untuk semua kendaraan, bahkan plat L dan W sekalipun. Rencananya penutupan akan berlangsung selama 1x24 jam alias ditutup total.

Terkait protes warga yang merasa kecewa dengan adanya penutupan ini, Latif mengaku tak terlalu memusingkannya. Apalagi ini semua menurutnya demi keselamatan masyarakat juga.
 
“Kami dimarahi warga, ya sudah, yang penting kami menjaga aturan, menjaga agar COVID-19 tidak menyebar, dan mobilitas masyarakat bisa turun,” tegasnya.

“Akan kami evaluasi per-hari. Kalau volume masyarakat sudah berkurang, kami lakukan pemilihan sesuai Inmendagri,” tutupnya.