Bupati Meranti 'Walk Out' Usai Pertanyakan DBH Migas saat Rakornas

Jakarta - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas saat Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Sabtu (10/12/2022).

Hal tersebut ditanyakan karena pada tahun 2022, Meranti menerima DBH sebesari Rp 114 miliar dengan hitungan harga minya US$ 60 per barel. Tak cuma itu, harga minyak dunia juga mengalami kenaikan menjadi US$ 100 per barel, hal itu sesuai alam pembahasan APBD 2023 sesuai dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, uangnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya hanya Rp 700 juta,” kata Bupati Muhammad Adil.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Afirman pun memberikan tanggapan dari pertanyaan Bupati Meranti terkait asumsi DBH yang disampaikan.

Ia  mengatakan bahwa pembagian DBH tidak hanya diberikan kepada daerah yang berpenghsilan tetapi juga daerah-daerah perbatasan dan derah pemerataan.

“Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang 100 dollar AS per barel, dengan rincian 85 persen ke pusat dan 15 persen kembali ke daerah,” jelas Luky.

Bupati Meranti Walk Out di Rakornas 

Tak cukup puas dengan jawaban Kemenkeu, Bupati Meranti kembali menekankan bahwa daerah yang ia pimpin seharusnya menjadi prioritas lantaran banyak warga miskin esktrem di sana.

“Kami daerah miskin, daerah esktrem, jadi kalau daerah miskin ada minya bapak ibu ambil dan uangnya entah dibawa kemana. Pemerataan, pemerataan kemana? Seharusnya kami ini yang harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Meranti mengatakan bahwa saat ini dirinya telah melapor kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait DBH Migas.

“Saya terus terang pak, saya sudah lapor ke pembina saya pak Tito, kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di Mahkamah, Pak. Kita tunggu saja, saya ada gugatan ke Mahkamah tapi saya sedang menunggu Pak Tito,” ucapnya.