Dahlan Iskan Hingga Tanri Abeng Tanggapi Ide Super Holding BUMN
Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, belum lama ini buka-bukaan soal kebobrokan Pertamina dalam sebuah video yang diunggah kanal YouTube POIN pada Senin (14/9/2020).
Dalam video, Ahok mengungkap 'permainan' yang terjadi di manajemen Pertamina, mulai dari pencobotan jabatan sampai manipulasi gaji.
Untuk menghilangkan 'permainan' tersebut, pria 54 tahun itu menyebut cara terbaik adalah dengan memangkas birokrasi di Pertamina hingga membubarkan Kementerian BUMN.
Solusi dari Ahok itu memunculkan kembali ide untuk membentuk kembali super holding BUMN yaitu konsolidasi aset produktif BUMN dalam satu perusahaan induk.
Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pendayagunaan BUMN periode 1998-1999, Tanri Abeng.
Mendengar ide perlu dibentuknya super holding BUMN, Tanri Abeng menyatakan perlu ada persiapan matang.
Saat Kementerian BUMN dibentuk pada 1998 untuk mengatasi krisis, Tanri Abeng membuat road map selama 15 tahun kedepan yakni dari tahun 2000-2015.
Dalam road map-nya, Tanri Abeng merancang Kementerian BUMN berakhir pada 2010. Kemudian dari 2010 berubah menjadi Badan Pengelola BUMN.
"Road map BUMN yang dilahirkan dari 2000-2015 saya sudah merancang Kementerian BUMN berakhir pada 2010. Jadi hanya 10 tahun bertahan sebagai kementerian. Dari 2010 dia sudah menjadi Badan Pengelola BUMN yang bertahan 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena kita perlu persiapan, nggak bisa sulap-sulapan. Kita butuh 3-5 tahun mempersiapkan menjadikan dia national holding company," jelasnya dalam webinar yang berlangsung Senin (29/9/2020) malam.
Sementara itu menurut Menteri BUMN periode 2011-2014, Dahlan Iskan, rencana pembentukan super holding juga belum terealisasi lantaran pilihan politik di Indonesia masih berubah-ubah.
"Super holding belum mendesak. Kita ingin seperti Temasek, iya betul, pengennya bukan hanya soal bentuk, tapi kalau bisa juga kulturnya, campur tangan politiknya," papar Dahlan Iskan.
Dalam webinar yang digelar Matangasa Institute tersebut, DI, sebutan akrabnya, juga berpesan membentuk super holding tidak bisa hanya perubahan dari internal BUMN saja atau sekadar persetujuan presiden, melainkan harus juga melibatkan DPR.
Dengan kata lain pilihan politiknya sama dan itulah yang membuat Temasek Singapura sukses.
"Pembentukan holding ini terus saja dulu sekuatnya, karena proses politik berubah terus. Itulah bedanya dengan Temasek Singapura, karena di sana 5 tahun kedepan policy-nya masih sama," jelas dia.
Selain Tanri Abeng dan Dahlan Iskan, hadir pula Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga dan juga Direktur Eksekutif Matangasa Institute, Aidil Pananrang.
"Intinya, saya juga meneruskan semangat dan amanah dari Pak Menteri Erick bahwa ketimbang membentuk superholding, sebaiknya memperkuat holding yang sudah ada dengan cara mengelompokkan berdasarkan supply chain. Nanti jika sudah kuat, maka kebutuhan superholding BUMN mungkin bisa direalisasikan," pungkas Arya Sinulingga.