Dipicu Kemarahan Publik Pascaledakan, PM dan Kabinet di Lebanon Bubarkan Diri

Beirut – Pemerintah Lebanon resmi membubarkan diri pada Senin (10/8/2020) di tengah kemarahan publik yang meluas pasca ledakan dahsyat pekan lalu di Beirut.

Keputusan tersebut juga diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Lebanon, Hassan Diab yang juga ikut mundur dari kabinetnya.

"Hari ini saya mengumumkan pengunduran diri dari pemerintahan ini. Semoga Tuhan melindungi Lebanon," kata Diab dalam pidato TV nasional, yang dikutip dari media NPR (11/8/2020).

Pidato pengunduran diri Diab dari pemerintahan Lebanon tersebut diterbitkan oleh Kantor Berita Nasional di Lebanon, perusahaan media yang dikelola pemerintah.

Sebelum Diab resmi mengundurkan diri, sejumlah menteri dalam kabinetnya telah lebih dulu berpamitan pada akhir minggu lalu. Hal tersebut juga kabarnya akan diikuti oleh menteri lainnya seperti menteri keuangan setempat.

Keputusan untuk mundur tersebut dilakukan pasca terjadinya ledakan besar yang disebabkan oleh 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan di pelabuhan Beirut.

Kejadian tersebut telah menewaskan sedikitnya 160 orang, melukai ribuan orang dan menyebabkan banyak orang kehilangan tempat tinggal karena telah menghancurkan sebagian kota.

Pasca kejadian tersebut, kemarahan publik pun tak terelakkan. Para demonstran tersebut menyoroti kecerobohan yang terjadi sehingga menyebabkan sebuah ledakan terbesar dalam sejarah Lebanon tersebut.

Masyarakat Lebanon marah dan menduga para pejabat setempat telah mengetahui adanya berton-ton ammonium nitrat, dan membiarkannya mendekam di pelabuhan sejak 2013.

Atas kecerobohan tersebut, masyarakat Lebanon meminta pemerintah yang menjabat untuk mengundurkan diri sebagai konsekuensinya.

"Kami menghadapi ‘goncangan’ yang melanda negara ini, dengan semua dampak kemanusiaan, sosial, ekonomi dan nasionalnya," kata Diab, dalam pidatonya.

Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Lebanon ini bukan baru saja terjadi. Tercatat sejak Oktober tahun lalu, publik di Lebanon telah protes dan menuntut para pejabat tinggi di negara tersebut untuk mundur.

Hal tersebut karena munculnya dugaan korupsi yang mengakar dan ketidakmampuan pemerintahan setempat dalam mengurus negara.

Namun, oligarki yang berkuasa telah memegang kekuasaan begitu lama yakni sejak akhir perang saudara pada tahun 1990.

Oleh karenanya, sulit untuk menemukan tokoh politik yang kredibel dan tidak terkontaminasi oleh koneksi dengan oligarki tersebut.