Anggarkan Rp 3,5 Triliun untuk Vokasi, Ini Program Kemendikbud
Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 triliun untuk program Pengembangan Pendidikan Vokasi.
Alokasi anggaran tersebut kabarnya digunakan untuk mewujudkan link and match antara pendidikan vokasi dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan beberapa kebijakan program yang dilakukan.
"Vokasi dan industri harus benar-benar link dan match. Jadi, ibarat hubungan asmara, hubungannya harus selevel menikah, menghasilkan banyak ‘anak’,” ungkap Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto, seperti dikutip dari kemdikbud.go.id (14/7/2020).
Wikan menegaskan, agar hubungan tersebut tidak hanya sebatas seremoni tanda tangan MoU saja. Menurutnya, harus ada kolaborasi yang saling menguntungkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten.
Untuk mewujudukan link and match tersebut, Wikan mengatakan, Kemendikbud telah menyiapkan program-program seperti program Bursa Kerja Khusus (BKK), program Center of Excellence Sekolah Menengah Kejuruan, hingga Gerakan Pernikahan Masal Kampus Vokasi.
“Yang totalnya Rp. 3,5 triliun, itu benar-benar harus berwujud link and match yang erat dan berkelanjutan, antara ribuan kampus vokasi, SMK, lembaga kursus pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri,” imbuhnya.
Puluhan paket program juga telah dipersiapkan Kemendikbud yang ditargetkan untuk mendorong terciptanya ekosistem kondusif hingga menguatkan insting dan semangat “pernikahan” secara masif, baik dari sisi pendidikan vokasi dan pihak industri serta dunia kerja.
Lima paket program tersebut di antaranya, kurikulum disusun bersama kedua belah pihak, dosen/guru tamu minimal mengajar 50 hingga 100 jam per semester berasal dari expert dan praktisi profesional berkompeten dari industri dan dunia kerja.
Selanjutnya, magang dirancang sejak awal ditambah adanya komitmen serapan lulusan. Terakhir, dosen vokasi dan guru-guru SMK juga mendapatkan pelatihan atau update teknologi dari pihak industri.
“Lima paket link and match tersebut didorong dengan Rp3,5 triliun tadi, tahun ini. Meskipun pandemi, tetap kita dorong agar pendidikan vokasi benar-benar relevan dengan industri dan dunia kerja,” ujar Wikan.
“Mereka sedang bergerak masif menuju kondisi kebiasaan baru, yang mungkin bisa semakin sulit dikejar kesesuaiannya oleh kurikulum vokasi bila tidak terjadi pernikahan selama pandemi,” sambungnya.
Selain lima paket tersebut, Wikan mengatakan, sertifikat kompetensi bagi lulusan merupakan aspek yang sangat krusial untuk diwujudkan dalam skema “pernikahan” tersebut.
“Diharapkan sekitar 80 persen pendidikan vokasi sudah bekerja sama dengan dunia industri dengan paket kerja sama minimal, pada lima tahun ke depan,” paparnya.
Selain itu, Kemendikbud juga akan menjalin nota kesepahaman atau MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan beberapa pihak seperti Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), serta Perjanjian Kerja Sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).