Ekonomi Jadi Alasan Walkot Malang Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

Malang - Spekulasi perpanjangan PPKM Darurat masih menjadi perbincangan hangat seluruh elemen masyarakat, bahkan ada yang beredar jika akan diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. 

Menanggapi spekulasi ini, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengaku tidak ingin meneruskan perpanjangan PPKM Darurat ini. Pasalnya, apabila dilanjutkan dampak utamanya adalah ekonomi yang kian melemah.

"Menurut saya, jelas tidak mau meneruskan perpanjangan PPKM Darurat. Nantinya ekonomi sosial yang kena imbasnya," katanya kepada awak media di Balai Kota Malang, Rabu (14/7/2021).

Menurutnya, wacana skema perpanjangan PPKM Darurat tersebut bisa saja menjadi 'Warning' dari pemerintah pusat kepada daerah lantaran belum dapat mengurangi angka kasus atau gagal dalam pelaksanaan PPKM Darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

"Kan masih belum dapat suratnya kami. Tapi memang sepertinya diperpanjang, kalau mobilitasnya masih tinggi," terangnya.

"PPKM ini kan program pusat, mau pilih 14 atau 30 hari ya balik lagi, jika masyarakat tidak tertib dalam memutus mata rantai penularan virus, ya wajib untuk membatasi mobilitas," imbuhnya.

Sementara itu, pemerintah pusat memberi nilai zona hitam kepada Kota Malang karena dinilai belum dapat mengoptimalkan mobilitas masyarakat, maka dari itu Pemkot Malang perlu mempertegas pelaksanaan PPKM Darurat yang saat ini sudah berlangung lebih dari sepekan.

"Ini PR kami, dan masih akan kami urai lagi. Dari saya selaku wakil Pemerintah Kota Malang akan memperkuat kembali PPKM Mikro yang menjadi replika dari Kampung Tangguh. Mulai tangguh pangan, tangguh informasi hingga nanti tangguh dalam pemulasaraan jenazah akan terus kami kuatkan lagi," tandasnya.