Harga BBM Naik, Anies Pastikan Tarif TransJakarta Tidak Ada Perubahan
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bakal menggelontorkan subsidi transportasi senilai Rp 62,1 miliar untuk TransJakarta.
Selain itu, Anies juga akan menggelontorkan dana senilai Rp 4,2 miliar untuk angkutan umum laut imbas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite, solar dan pertamax.
Keputusan tersebut diambil usai menggelar rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dalam rapat, pihaknya memutuskan untuk menjaga tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI agar tidak berubah atau naik.
"Jadi publik yang naik bus TransJakarta tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan Rp 62,1 miliar untuk TJ dan Rp 4,2 miliar untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan tarif," kata Anies dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (11/9/22).
Anies pun berharap kebijakan tersebut akan membuat pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM.
"Dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua, yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkauannya sudah 92 persen wilayah Jakarta," bebernya.
Anies menginstruksikan pihaknya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik, sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.
"Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi di mana kami bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial," ungkapnya.
Selain itu, dari hasil rapat pengendalian inflasi tersebut adalah mengoptimalisasi jaring pengaman sosial, meningkatkan kerja sama antar daerah dalam menjaga stok pangan. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan. Serta, memastikan harga subsidi pangan di masyarakat.