Isu Awal Penghapusan Mapel Sejarah Diinisiasi oleh Sampoerna Foundation?
Jakarta - Kemarin, Senin (22/9/2020), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, buka suara terkait penghapusan mata pelajaran sejarah di tingkat SMK.
Nadiem menegaskan bahwa sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional sehingga tidak mungkin dihilangkan.
"Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal, saya terkejut betapa cepat informasi tidak benar menyebar tentang mata pelajaran sejarah. Saya ucapkan tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi, atau rencana penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional," tegas Nadiem, dikutip dari YouTube kanal Kemendikbud RI, Selasa(22/9/2020).
Menurut Nadiem, isu yang beredar di masyarakat dalam beberapa waktu terakhir ini merupakan salah satu materi yang tengah dibahas Kemendikbud secara internal.
"Isu ini keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak (permutasi), puluhan versi berbeda yang sedang melalui FGD dan uji publik," kata Nadiem.
Namun, Nadiem menjelaskan tidak ada yang menjamin permutasi tersebut akan menjadi keputusan akhirnya.
Dia juga menjelaskan, Kemendikbud memang akan melakukan kajian penyederhanaan kurikulum, tapi tidak pernah ada kebijakan mengenai penghapusan mata pelajaran sejarah.
Penyederhanaan kurikulum pun, Nadiem menjamin, tidak akan dilaksanakan hingga tahun 2022.
"Penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2020. Di 2021 kami melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak terpilih, dan bukan dalam skala nasional. Jadi sekali lagi, tidak ada kebijakan apapun di tahun 2021 dalam skala kurikulum nasional, apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah," tegas Nadiem.
Lalu, bagaimana awal hadirnya isu penghapusan mata pelajaran sejarah ini?
Menurut Mantan Ketua Tim Pengembang K13, Said Hamid Hasan, dirinya mendapat informasi bahwa penyesuaian kurikulum itu diinisiasi oleh Sampoerna Foundation.
"Saya dapat informasi pemikirnya itu dari Sampoerna Foundation," kata Said Hamid Hasan kepada wartawan, Senin (21/9/2020) kemarin.
Said Hamid Hasan mengatakan, pihak yang berwenang, seperti Pusat Kurikulum dan Buku (Puskurbuk) Kemendikbud pun tidak terlalu dilibatkan dalam pembahasan penyederhanaan mata pelajaran tersebut.
"Pengembangnya itu hanya sebagian dari teman Puskurbuk, tapi mereka sebetulnya lebih banyak ke teknisnya. Pemikirnya justru bukan dari tim Puskurbuk, bukan dari orang kurikulum, bahkan ada yang baru lulus tahun lalu, jadi ini suatu persoalan," paparnya.
Lebih parahnya, Said Hamid Hasan menyebut, Puskurbuk justru diminta untuk tidak terlalu banyak bicara mengenai hal tersebut.
Menurut Said Hamid Hasan, Puskurbuk juga mengatakan semua yang terkait penyederhanaan kurikulum bersifat rahasia.
"Puskurbuk memang ada yang tahu karena ada yang terlibat beberapa. Mereka juga mengatakan ini rahasia, ini rahasia," katanya.