Jokowi Izinkan Ekspor Minyak Goreng Mulai Senin 23 Mei 2022
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa kebijakan larangan ekspor minyak goreng akan dicabut mulai Senin, (23/5/2022) dengan beberapa pertimbangan.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi sempat melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yakni Crude Palm Oil (CPO) pada 28 April 2022 lalu karena adanya kelangkaan di dalam negeri. Namun kini ekspor tersebut akan kembali dibuka.
"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang di industri sawit baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022," kata Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/5/2022).
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, berdasarkan pemantauan kondisi di lapangan, pasokan minyak goreng dalam negeri terus bertambah setelah ditetapkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng pada April lalu.
"Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau," ujarnya.
Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah yaitu sebesar 194 ribu ton per bulan, sedangkan pada bulan Maret sebelum ada kebijakan larangan ekspor, pasokan minyak goreng hanya 64,5 ribu ton. Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan minyak goreng mencapai 211 ribu ton per bulan atau melebihi kebutuhan nasional bulanan.
Selain itu, kata Jokowi, terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng curah nasional dari Rp 19.800 kini turun menjadi sekitar Rp 17.200.
"Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu kedepan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan, karena ketersediaannya semakin melimpah," ucap Jokowi.
Presiden juga memerintahkan aparat hukum untuk menindak tegas terhadap pejabat yang melakukan korupsi atau penyelewengan terkait minyak goreng hingga menimbulkan kelangkaan.
"Di sisi lain mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit dan merugikan rakyat," tandasnya.