Jokowi Minta Dikritik, Ini Tanggapan Generasi Z

Jakarta - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi terhadap kinerja pemerintah.

Sebab, Jokowi ingin pelayanan publik semakin baik di masa mendatang, dan berharap seluruh pihak ikut andil dalam mewujudkannya.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi dan pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," ujar Jokowi dalam pidato di Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Senada dengan pernyataan Jokowi, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyatakan jika kritik dan saran kepada pemerintah dinilai sangat penting dalam pembangunan.

"Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," ujar Pramono ketika menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2/2021).

Sontak pernyataan Presiden Jokowi dan Seskab tersebut mendapat perhatian khusus dari masyarakat, khususnya dari generasi Centennial atau yang kita kenal dengan Gen Z.

Seperti yang diungkapkan oleh mantan ketua Dema UIN Jakarta 2019, Sultan Rivandi, ungkapan Presiden Joko Widodo yang minta dikritik adalah ungkapan yang penuh gimik. Karena tidak berbanding lurus dengan tindakan serta penegakan hukumnya.

"Kita sudah muak mendengarkan lip service dari para pejabat kita, khususnya dari pak Presiden. Saat hari pers minta dikritik, padahal ada banyak sekali kasus para pengkritik yang dijerat pasal karet," ungkapnya kepada Urbanasia, Rabu (10/2/2021).

Co-Founder CentennialZ ini juga merasa statement Jokowi menjadi bumerang bagi dirinya sendiri karena kasus-kasus para pengkritik yang miris. Belum lagi pembiaran bagi serdadu buzzer yang dilakukan oleh pemerintah.

"Sekarang kalau kita berpendapat yang kontra pemerintah, saat itu juga pasukan buzzer yang membully, menyerang, mengumpat, bahkan mencaci membabi buta," ujar Sultan.

Bahkan, bukan hanya pasal karet dan pasukan buzzer, saat melakukan demonstrasi pun masyarakat khususnya mahasiswa mendapati perilaku yang sangat represif dari aparat. Jadi, menurut Sultan, sangatlah naif jika menyuruh kritik tapi respon dari aparat justru represif.

"Bukan hanya pasal karet, atau buzzer, demonstrasi mahasiswa yang bagian dari kritik pun bahkan hampir tak didengar, bahkan diperakukan sangat represif oleh aparat. Jadi hentikan gimik yang menjijikkan!" tegasnya.

Selain Sultan, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti 2019/2020, Dinno Ardiansyah juga ikut angkat bicara. Ia merasa ini momen baik untuk Jokowi dan jajarannya membuktikan apa yang disampaikan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Ia juga berharap jangan sampai pernyataan ini hanya sekedar narasi tanpa implementasi, yang berujung menjadi sebuah halusinasi saja.

“Ini momentum bagus untuk pak Presiden mendapatkan simpati dari masyarakat, khususnya dalam penyampaian aspirasi dan pelibatan publik. Tapi, kalau ini hanya menjadi sebuah narasi tanpa implementasi, berarti pak Presiden hanya sedang berhalusinasi dengan dirinya sendiri," jelas Dinno.

Dinno merasa sudah banyak kritikan dan masukan dari rakyat untuk pemerintahan Jokowi khususnya sejak sebelum pandemi sampai saat ini.

Namun nahas, justru pengkritik tajam kepada negara seringkali kita lihat mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, mendapatkan ancaman, bahkan sampai dipidanakan.

Justru yang terjadi, publik seringkali juga mendapatkan tindakan represif serta serangan buzzer yang justru menciderai arti makna demokrasi itu sendiri.

“Sudahlah, tak perlu bersandiwara. Karena untuk menyampaikan kritikan yang konstruktif kepada pak Jokowi dan negara, mungkin bukan hanya kurun waktu 1x24 jam, bisa jadi 1x25 jam rakyat telah melakukan itu. Sekarang tinggal pak Jokowi membuktikan saja apa yang diucapnya. Tanpa represif, tanpa buzzer, dan tanpa tipu-tipu," bebernya.

“Harapan besar kepada pak Jokowi selalu ada, tapi masyarakat sudah terlalu sering dikecewakan. Kita bosan dengan gimick politik yang ada. Implementasikan dong,” imbuh dia.

Ia merasa ini dapat menjadi pembuktian Presiden dari banyaknya kritikan dan masukan yang deras datang.

“Buktikan Indonesia berdikari secara ekonomi, bangkit dan pulih dari pandemi COVID-19, serta mengembalikan ketahanan pangan di negara kita bisa menjadi jawaban dari kritikan dan masukan rakyat selama ini. Karena rakyat hari ini tidak butuh sekedar narasi, apalagi sekedar fantasi sesaat presiden," pungkasnya.