Kasus COVID-19 Meningkat, Surabaya Mulai Terapkan PTM 25 Persen
Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 25 persen seiring dengan meningkatnya kasus aktif COVID-19. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penerapan PTM 25 persen ini menjadi salah satu langkah menekan angka penularan COVID-19, juga varian Omicron.
Eri memastikan pelaksanaan PTM 25 persen di Kota Surabaya sesuai dengan pedoman Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.
"Karena COVID-19 tambah naik, maka kami lakukan dengan model prokes ketat. Bukan hanya PTM 25 persen, tapi juga percepatan vaksinasi secara berkala. Jadi apa yang diatur di dalam Inmendagri, maka kami ikuti sesuai levelnya," kata Eri, Senin (21/2/2022).
"Insya Allah cepat pulih lah Kota Surabaya," imbuhnya.
Baca Juga: Surabaya PPKM Level 3, Adakah Aturan Baru?
Nah untuk mekanisme sendiri, Eri menjelaskan bahwa penerapannya bakal sama seperti PTM 50 persen. Setiap sekolah, baik SD maupun SMP, akan menyesuaikan jumlah siswa di setiap kelas.
"Kemarin kan sempat 50 persen, nanti tinggal dikurangi total itu jadi 25 persen dari jumlah siswanya. Masuknya bisa satu sampai dua kali dalam seminggu. Nanti kami koordinasikan dengan guru-guru," jelasnya.
Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan bahwa pihaknya sempat berdiskusi dengan pakar epidemiologi dan Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) tentang pelaksanaan PTM. Ia menjelaskan dalam penerapannya, jika di dalam kelas ada 30 siswa maka akan dibagi dua shift bagian menjadi 15 orang siswa PTM dan 15 sisanya mengikuti pembelajaran secara hybrid di rumah.
"Kemarin kan 100 persen dua shift, 50 persen hybrid sebagian PTM. Nah yang ini 50 persen dua shift, yang hybrid menyesuaikan. Jadi kami perkecil lagi," jelas Yusuf.
Yusuf menjelaskan pelaksanaan PTM 25 persen ini akan dilakukan secara bertahap. Dispendik sendiri tengah berkoordinasi dengan wali murid dan kepala sekolah karena pelaksanaan PTM harus ada persetujuan dari berbagai pihak.
"Kemarin (17/2/2022) sudah berlangsung. Jadi kepala sekolah harus koordinasi dengan wali murid, kalau orang tua mengizinkan maka nanti akan masuk PTM yang 25 persen, sisanya hybrid," pungkasnya.