beautydoozy skinner
urbanasia skinner
URnews

Luhut Tunda Penerapan Tarif Naik Candi Borobudur

Nivita Saldyni,
8 Juni 2022 08.42.30 | Waktu baca 2 menit
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
Luhut Tunda Penerapan Tarif Naik Candi Borobudur
Image: Menko Marves Luhut Pandjaitan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Dok. Pemprov Jateng)

Jakarta - Rencana penerapan tarif naik Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu untuk wisatawan lokal menuai kritik banyak pihak. Oleh karenanya, pemerintah pun memutuskan untuk menunda penerapan tersebut. 

Penundaan itu disetujui oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Selasa (7/6/2022) kemarin. 

Menurut Ganjar, dalam pertemuan itu dirinya menyampaikan usulan kepada Luhut untuk menunda penerapan tarif naik ke area stupa Candi Borobudur. Ternyata, usulan itu pun diterima. 

“Saya sampaikan kepada beliau, ini banyak yang protes, menurut saya diendapkan dan beliau setuju," kata Ganjar usai bertemu Luhut di Semarang, Selasa.

"Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, di-postpone dulu, dan memang TWC (Taman Wisata Candi) sama balai sedang komunikasi, maka masyarakat tidak perlu resah. Itu penting untuk disampaikan,” tegasnya.

Ganjar menambahkan, penataan kawasan Candi Borobudur masih terus dilakukan. Pemerintah, kata dia, sedang  mencari skema terbaik untuk mengatur wisatawan yang hendak naik ke atas candi, baik dengan pembatasan kuota maupun dengan instrumen lain seperti penentuan tarif.

“Tadi Pak Menteri (Luhut) sudah menyampaikan, Pak Gub itu kita postpone dulu, biar tidak terjadi cerita yang ke mana-mana,” sambungnya.

Ganjar menambahkan, Luhut memang sempat menyatakan pemerintah berencana menetapkan tiket untuk naik ke Candi Borobudur untuk menjaga dan melestarikan situs tersebut. Besarannya untuk turis lokal yaitu Rp 750.000 dan turis mancanegara US$ 100. Namun keputusannya belum final dan masih dikaji.

“Memang setelah itu TWC pun menyampaikan akan ditindaklanjuti dengan balai. Itu artinya butuh pranata regulasi terus kemudian kelayakan dari tarif yang ada, mekanismenya, karena mereka yang akan mengeksekusi,” pungkasnya.

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait