Menko Luhut: Negara Maju Bermartabat Hampir Tak Ada OTT
Jakarta - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung praktik operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Luhut, negara-negara maju yang berperadaban hampir tidak ada praktik OTT. Alih-alih OTT, kata dia, negara-negara maju itu lebih pilih menerapkan digitalisasi dalam pengawasan.
“Negara-negara yang bermartabat, negara yang maju, itu membangun sistem digitalisasi. Semua sudah digitalisasi. Jadi itu akan mengurangi korupsi, mengurangi juga inefisiensi, mengurangi juga OTT-OTT yang ramai dibicarakan,” kata Luhut dalam Green Port Awards 2022, Rabu (28/12/2022).
Menurut Luhut, persoalan OTT ini bukan perkara berani atau tidak berani menangkap. Menurutnya, OTT bagus asal tidak dilakukan secara terus menerus.
“Kalau terus-terus begitu (OTT), kita nanti jadi negara apa dibilang orang. ‘Ini negara katanya hebat tapi masih OTT aja’ kenapa? berarti sistem kita ndak baik,” tegasnya.
Luhut lantas mengingatkan pentingnya pembangunan sistem digitalisasi yang bagus. Ia optimis, sistem yang baik akan meminimalisir praktik-praktik kecurangan oleh oknum pejabat, termasuk korupsi.
“Sebenarnya kita tidak ingin negara kita masuk negara yang OTT. Kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada lagi yang OTT,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menegaskan bahwa ekosistem digital akan mendorong efisiensi. Dalam konteks pelabuhan, implementasi efisiensi ini tercermin dalam green and smart port di sejumlah pelabuhan di Indonesia.
Luhut menargetkan sebanyak 149 pelabuhan di Indonesia akan dapat menerapkan ekosistem ramah lingkungan dan terintegrasi secara digital pada 2024 mendatang menyusul 14 pelabuhan yang sudah menerapkannya tahun ini.
"Inilah membangun satu ekosistem kita bernegara sehingga negara ini jangan jadi negara yang drama. Drama karena Anda senang lihat orang OTT-OTT. Karena ekosistem kita tidak bagus. Sekarang ekosistem itu dibangunkan. Jadi jangan membuat persepsi, memotong-motong apa yang ingin pemerintah lakukan. Pemerintah ingin melakukan efisiensi dengan digitalisasi, tadi bangun smart port, bangun juga green port. Ini penting," tuturnya.
Sebelumnya, Luhur mengkritik penindakan tangkap tangan alias OTT yang sering dilakukan oleh KPK.
Hal itu disampaikannya saat membahas peran digitalisasi yang bermanfaat untuk mengurangi angka korupsi. Luhut menilai tindakan OTT tidak baik untuk Indonesia.
"Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. OTT-OTT itu kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita mau digitalize, siapa yang mau lawan kita?" kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi, Selasa (20/12/2022).
Namun kritik Luhut ini sempat dijawab oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Menurutnya jajaran KPK tidak perlu ragu untuk melakukan OTT dalam pemberantasan korupsi.
“Jangan pernah ada keraguan untuk bertindak tegas melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi, termasuk tindakan tangkap tangan,” kata Firli, Selasa (27/12/2022).
Firli menegaskan, KPK mengemban amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang memungkinkan badan ini tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan mana pun dalam menjalankan tugas.