Jokowi Minta Informasi BMKG Harus Jadi Rujukan Kebijakan
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadikan data dan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah.
“Informasi dari BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan,” kata Jokowi dalam Rakorbangnas BMKG 2021 'Info BMKG Kawal Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh' yang digelar virtual, Kamis (29/7/2021).
“Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus betul-betul sensitif dan antisipastif terhadap kerawanan bencana,” imbuhnya Jokowi.
Untuk mendukung langkah tersebut, Jokowi pun meminta BMKG untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemda. Sehingga BMKG harus mampu memberi layanan informasi dan data yang akurat yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah agar bisa digunakan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemda dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan.
Jokowi juga mengibgatkan bahwa Indonesia memiliki risiko bencana hidrometeorologi yang tinggi. Berdasarkan data, jumlah kejadian bencana hidrometeorologi meningkat signifikan setiap tahunnya.
"Contohnya gempa bumi pada kurun waktu 2008-2016 rata-rata 5.000-6.000 kali dalam setahun. Pada 2017, jumlahnya meningkat menjadi 7.169 kali dan pada 2019 naik signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali. Frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat bahkan melompat. Kita akan mengalami multibencana dalam waktu bersamaan," ungkap Jokowi.
Oleh karena itu menurutnya fakta-fakta tersebut harus diantisipasi dengan menguatkan manajemen penanganan bencana dan meningkatkan kemampuan memitigasi bencana. Sehingga nantinya bisa mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda.
Kini pekerjaan rumah BMKG, kata Jokowi, harus terus menghadirkan layanan informasi yang disertai inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Jokowi juga meminta BMKG terus meningkatkan adaptasi teknologi untuk melakukan observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat.
Ia pun berpesan agar BMKG bersama BNPB terus meningkatkan kapasitas manajemen penangulangan dan adaptasi bencana, terutama di tingkat daerah. Mulai dari tingkat keluarahan/desa hingga provinsi, harus ada design manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat sejak fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
“Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terhadi bencana kita sudah sangat siap, langsung bekerja dengan cepat,” imbuhnya.
Sementara untuk masyarakat, Jokowi berpesan agar kesiagaan dan ketangguhan atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan. Caranya dengan melakukan edukasi yang berkelanjutan, terutama kepada masyarakat di wilayah rawan bencana.
"Budaya kesiap-siagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat dengan juga memanfaatkan kearifan lokal yang sudah ada. Karena itu, saya minta BMKG bukan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa, tusnami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat, tetapi bersinergi bersama BNPB mengedukasi masyarakat bagaimana bersiap menghadapi bencana," pungkasnya.
"Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan sumber resmi, sehingga tidak mudah terjebak dengan kabar dan berita bohong,” pesan Jokowi.