Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar Dibatalkan
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk membatalkan tender pengadaan gorden, vitrase, dan blind jendela senilai Rp 43,5 miliar untuk seluruh rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel).
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengatakan, keputusan itu diambil atas kesepakatan bersama Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Pembatalan tersebut dilakukan setelah menuai polemik dan kritik dari banyak masyarakat.
"Usai rapat, BURT DPR RI memutuskan bersama Setjen DPR RI untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden vitrase rumah dinas anggota DPR RI Kalibata," kata Agung dikutip Urbanasia dari laman resmi DPR RI, Rabu, (18/5/2022).
Senada, Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi mengatakan, para pimpinan dan anggota BURT DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Setjen DPR RI secara rinci, dan juga review yang disampaikan oleh Inspektorat Setjen DPR RI terkait pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR tersebut.
"Dari pembahasan yang telah disampaikan baik oleh Sekjen maupun Inspektorat DPR, kami semua bersepakat pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR RI Kalibata tahun 2022 tidak dilanjutkan," kata Johan Budi.
Lebih lanjut, Johan Budi menjelaskan, selama ini pemberitaan terkait dengan proyek gorden rumah dinas anggota DPR itu seolah-olah harga yang ditawarkan terlalu tinggi. Namun, menurutnya, dari penjelasan Setjen DPR dan tim yang dibentuk sudah melalui proses panjang.
"Nanti Setjen DPR yang menjelaskan karena publik perlu tahu, misalnya ukuran kepantasan bagi anggota DPR seperti apa," pungkasnya.
Perlu diketahui, ada 49 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender gorden rumah dinas anggota DPR yang dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 45,7 miliar. Dari 49 perusahaan tersebut, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran sejak dibuka pada tanggal 21 Maret 2022.
Tiga perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden rumah dinas DPR yakni PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37,7 miliar. PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42,1 miliar, dan PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp 43,5 miliar.
Pada tahapan evaluasi administrasi, hanya ada dua perusahaan yang dinyatakan lulus, yakni PT Bertiga Mitra Solusi dan PT Sultan Sukses Mandiri, sedangkan PT Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus.