Banner Skinner Urfluencer
Banner Skinner Fomo
URnews

PTM Terbatas SD-SMP di Surabaya Mulai 6 September, Ini Ketentuannya

Nivita Saldyni,
sekitar 2 bulan yang lalu
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
PTM Terbatas SD-SMP di Surabaya Mulai 6 September, Ini Ketentuannya
Image: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar persiapan simulasi PTM kepada sejumlah siswa di SMP Negeri 1 Surabaya, Jumat (16/4/2021). (Dok. Dispendik Kota Surabaya)

Surabaya - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengungkapkan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk jenjang SD-SMP di Kota Pahlawan rencananya akan dimulai pada Senin, 6 September 2021 mendatang.

Hal ini menyusul masuknya Kota Surabaya ke level 3 dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

“Rencananya, PTM ini akan dimulai Senin depan (6/9/2021),” kata Eri dikutip dari keterangan resminya, Selasa (31/8/2021).

Lebih lanjut, Eri mengatakan jika merujuk Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 35/2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2, COVID-19 di wilayah Jawa Bali maka PTM secara terbatas sudah bisa digelar di Surabaya yang kini berada di level 3. Namun dalam rapat virtual bersama Kepala SD-SMP se-Surabaya Senin (30/8/2021) lalu, Eri mengaku akan melakukan sejumlah penyesuaian.

“Memang di dalam aturan tersebut disampaikan bahwa kapasitas maksimalnya 50 persen, tapi saya memiliki kebijakan sendiri, saya akan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen terlebih dahulu,” ungkapnya.

Langkah ini diambil karena menurutnya PTM harus dilakukan secara bertahap. Sehingga ditetapkan kapasitas maksimal PTM terbatas di Surabaya sebesar 25 persen. Besaran ini, kata Eri, akan disesuaikan kembali sembari memantau kesiapan dan konsistensi sekolah dalam menerapkan peraturan sesuai Inmendagri.

“Inilah bentuk kehati-hatian kita dalam melaksanakan PTM secara terbatas. Kalau sekolahnya konsisten menerapkan peraturan sesuai Inmendagri, otomatis akan kami naikkan kapasitasnya menjadi 30 persen sampai dengan 50 persen secara bertahap,” jelasnya.

Adapun sekolah-sekolah yang akan melaksanakan PTM terbatas di Surabaya akan melewati proses asesmen. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana sekolah untuk melaksanakan PTM.

Tak lupa Eri pun mengingatkan kepada para kepala sekolah agar selalu menjaga protokol kesehatan (prokes) saat sekolah mereka melaksanakan PTM nantinya. Sehingga jika ada sekolah yang tak patuh, maka izin untuk melakukan PTM akan dicabut.

“Di dalam Inmendagri itu disebutkan kalau PTM itu ada aturan sebelum memulai pelajaran seperti apa, sesudah pembelajaran seperti apa, dan saat istirahat tetap berada di kelas. Nah, itu semua harus benar-benar dijalankan,” pesan Eri.

Eri mengaku sadar bahwa tak semua orang tua bersedia anaknya mengikuti PTM di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan PTM harus berdasarkan izin dari wali murid.

“Yang paling utama adalah persetujuan wali murid. Saya mendorong seluruh kepala sekolah untuk mengajukan surat kepada wali murid, apakah mereka setuju atau tidak kalau anaknya mengikuti PTM,” pungkasnya.

Untuk itu, ia juga meminta sekolah memiliki panduan pembelajaran secara hybrid. Sehingga jika ada orang tua siswa yang keberatan, maka anaknya masih bisa mengikuti pembelajaran secara daring.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Supomo mengatakan sudah banyak sarana dan prasarana yang siap untuk menunjang pelaksanaan PTM ini. Bahkan vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidikan lainya juga terus dikebut.

“Insya Allah semuanya sudah siap. Tapi yang paling penting adalah meminta kesediaan kepada wali murid dalam bentuk surat pernyataan kalau anaknya diperkenankan untuk mengikuti PTM,” kata Supomo.

Namun khusus jenjang SD, PTM hanya akan diikuti oleh siswa kelas enam saja. Menurutnya siswa pada usia itu cukup mampu memahami dan mengaplikasikan prokes serta mengikuti aturan yang berlaku selama PTM.

“Ini bentuk kehati-hatian kita semua agar kemudian pembelajaran ini bisa benar-benar menerapkan prokes secara ketat, tidak ada satupun yang kemudian abai atau bahkan melanggar daripada prokes yang sudah kita rancang,” tutupnya.

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait