Resmi Jadi Presiden AS, Joe Biden Batalkan Kebijakan Kontroversial Trump
Washington DC - Kemarin (20/1/2021) Joe Biden resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46.
Di hari pertamanya jadi presiden, Biden pun langsung mengejarkan tugas-tugas kepresidenan.
"Tidak ada waktu yang terbuang untuk menangani krisis yang kita hadapi. Itulah mengapa hari ini, saya menuju ke Oval Office untuk segera bekerja menyampaikan tindakan berani dan bantuan langsung bagi keluarga Amerika," cuitnya di Twitter.
Diwartakan USA Today, tugas pertama yang dikerjakan Biden sebagai presiden adalah menangani pandemi COVID-19 di AS.
Berbeda dengan presiden sebelumnya, Donald Trump, Biden menyatakan ia akan memprioritaskan untuk mengendalikan wabah COVID-19.
Presiden dari Partai Demokrat ini mendesak masyarakat, termasuk pegawai di gedung federal, untuk memakai masker selama 100 hari masa kepemimpinannya.
Biden juga memperkenalkan paket pengeluaran senilai US$ 1,9 triliun untuk mempercepat distribusi vaksin virus corona dan memberikan bantuan ekonomi.
Selama 100 hari masa kepemimpinannya, Biden bertekad untuk memberikan 100 juta vaksinasi pada masyarakat yang dimulai sejak Rabu (20/1/2021).
Langkah Biden ini dikritik Partai Republik karena dianggap terlalu mahal. Namun Biden menyatakan langkah ini untuk mencegah kerugian lebih besar lagi.
Selain itu, Biden juga ingin mengembalikan keanggotaan AS di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Saya tahu apa yang baru saja saya jelaskan tidak murah. Tapi kegagalan untuk melakukannya akan sangat merugikan kita," kata Biden.
Selain COVID-19, tugas yang dikerjakan Biden lainnya adalah membatalkan beberapa kebijakan kontroversial Donald Trump terkait imigrasi, perubahan iklim, kesetaraan rasial.
Kebijakan yang diambil Biden di antaranya memerintahkan penghentian pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko di masa Trump, mengakhiri larangan perjalanan dari beberapa negara mayoritas Muslim, dan menyatakan keinginan bergabung kembali dengan Paris Climate Accord untuk menangani dampak perubahan iklim.
Seperti diketahui, Trump skeptis pada perubahan iklim. Maka dari itu dimasa kepemimpinannya, AS keluar dari Perjanjian Paris. Biden yang melihat ancaman perubahan iklim sesegera mungkin ingin berpartisipasi lagi dengan Perjanjian Paris.
Adapun target Biden terkait iklim mencakup 100% energi bersih pada tahun 2035, memperluas tenaga angin dan matahari agar AS jadi negara emisi nol di tahun 2050, meningkatkan jutaan bangunan dan rumah menjadi lebih hemat energi, sampai mengalihkan armada kendaraan federal dari gas ke listrik.
Terkait masalah imigran, Biden berencana menghancurkan tembok-tembok tak kasat mata dari masa pemerintahan Trump seperti memberikan status hukum kepada keluarga yang terpisah dan mengizinkan orang tua yang dideportasi untuk kembali. Jadi bukan dalam artian menghancurkan tembok perbatasan secara harfiah.