Sebut Anies ‘Pembohong’, Giring: Gue Kritik Keputusan Beliau

Jakarta - Giring Ganesha beberkan alasannya sebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pembohong. Hal itu diungkapkan politikus PSI ini dalam podcast terbaru di YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (28/9/2021).

“(Giring) Tidak ada kebencian terhadap Pak Anies Baswedan. Ini yang gue kritik adalah keputusan-keputusannya beliau, apalagi keputusan yang menyangkut kesejahteraan banyak rakyat Jakarta, plus yaitu Formula E,” kata Giring seperti dalam video yang dilihat Urbanasia, Selasa (28/9/2021).

Plt Ketua Umum DPP PSI itu mengungkapkan alasan dirinya berani mengeluarkan statement itu karena menilai selama ini Anies selalu berpura-pura bahwa Jakarta dalam kondisi baik-baik saja untuk kepentingan politiknya.

Padahal menurutnya kondisi Jakarta cukup memprihatinkan, seperti prediksi ‘tenggelam’-nya Jakarta dalam beberapa tahun ke depan, polusi udara yang belum kunjung membaik, hingga pengangguran yang kian meningkat.

“Kenapa gue sampe berani keluarin statement bahwa Pak Gubernur Anies Baswedan adalah seorang pembohong karena kami tahu bahwa dia itu berpura-pura memiliki rasa prihatin, berpura-pura bahwa Jakarta itu baik-baik saja dengan tujuan bahwa ini semua buat Pilpres 2024. Sedangkan, bro, Jakarta lagi nggak baik-baik saja,” jelas Giring.

“Intinya dia (Anies) membuat persepsi bahwa everything is fine, Jakarta is fine,” imbuhnya.

Ditanya soal hubungan Formula E dengan Anies pembohong, Giring pun menjelaskan bahwa ada dugaan miss-management yang telah dilakukan Anies pada gelaran tersebut. Pihaknya pun khawatir bahwa semua ini dilakukan dengan tidak transparan.

“Kami melihat bahwa ini ada uang yang di-miss-manage yaitu uang Formula E. Balik lagi, yes Formula E nggak bisa jalan karena PPKM, kami setuju. Tapi gue ada datanya di 2019, Pak Anies itu menunjuk Jakpro sebagai pengada untuk membuat Formula E. Terus di akhir 2019 dia dengan APBD melakukan down payment sebesar Rp 360 miliar,” ungkap Giring.

“Jakpro membayar commitment fee untuk pelaksanaan 2020 pembayaran sebesar Rp 360 miliar pada akhir 2019. Februari 2020, Jakpro kembali membayar commitment fee sebesar Rp 200 miliar untuk pembayaran tahap satu di 2021. Jadi DP itu sudah dua kali dibayar buat 2020 event dan 2021 di mana totalnya Rp 560 miliar. Nah habis itu pandemi kan, kemudian ada refocusing untuk anggaran penanganan COVID-19 dan lain-lainnya dan akhirnya Jakarta kembali tidak masuk kalender balap Formula E di 2021 karena PPKM. Nah yang bikin gue nyesek, Rp 560 miliar itu adalah uang rakyat, APBD 100 persen,” jelasnya lebih lanjut.

Jika dibandingkan dengan 24 kota lain di dunia yang sudah menggelar Formula E, Giring mengatakan bahwa hanya Jakarta yang menggunakan commitment fee. Belum lagi ditambah sebelum pandemi COVID-19, Jakpro sempat membuat simulasi di mana dari total biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan untuk lima tahun ada kerugian sebesar Rp 1,3 triliun yang akan ditanggung.

Untuk itu, Giring menegaskan bahwa pihaknya menolak adanya penyelenggaraan Formula E. Hal itu pun, kata Giring telah disuarakannya sejak 2020 dan akan terus diperjuangkan pihaknya.

“Kemarin kan ada hak interpelasi, kan? Yang mau kami tanyakan sekarang adalah kenapa ini Formula E dananya 100 persen sumbernya dari APBD? Terus udah tahu kerugiannya ada Rp 1,3 triliun itu forecasting-nya di luar pandemi COVID-19, tapi masih mau dijalankan?” ungkapnya.

Lebih lanjut, Giring menjelaskan kekhawatiran Anies tak transparan muncul karena Anies belum merespons hak interpelasi yang diajukan oleh pihaknya.

“Kemarin waktu kami bikin interpelasi, logikanya ketemu dong sama kita, tapi yang diajak makan malam malah partai-partai yang nggak bertanya,” kata Giring.

“Kalau memang tidak ada yang mau ditutup-tutupi, kenapa nggak diajak ngobrol aja? Makanya kami lagi nge-push ini,” pungkasnya.