Siap Gabung Rusia, 4 Wilayah di Ukraina Gelar Referendum
Jakarta – Pemungutan suara atau referendum mulai berlangsung di 4 provinsi di Ukraina yang telah dikuasai Rusia, Jumat ini (23/9/2022). 4 provinsi tersebut adalah Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia yang mewakili sekitar 15 persen wilayah Ukraina.
Referendum akan berlangsung hingga hari Selasa (27/9/2022).
“Pemungutan suara telah dimulai dalam referendum di wilayah Zaporizhzhia yang menjadi bagian dari Rusia sebagai entitas konstituen Federasi Rusia,” ucap Vladimir Rogov, seorang pejabat pendukung Rusia di Zaporizhzhia, Jumat (23/9/2022).
Referendum itu secara luas dikutuk Ukraina dan negara-negara Barat karena dianggap tidak sah dan merupakan awal dari aneksasi ilegal.
Gubernur Ukraina di wilayah Uhansk, Serhiy Gaidai mengatakan bahwa di kota Bilovodsk yang dikuasai Rusia itu referendum bersifat wajib. Mereka yang menolak memberikan suara akan dipecat dan nama mereka akan diberikan kepada dinas keamanan.
Dia juga mengatakan bahwa di kota Starolibilsk, pihak berwenang Rusia melarang penduduk meninggalkan kota sampai Selasa. Kelompok-kelompok bersenjata juga menggeledah rumah dan memaksa warga untuk ikut referendum.
Pemungutan suara ini dilakukan di empat wilayah provinsi yaitu Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia yang mewakili sekitar 15% wilayah Ukraina. Pemungutan tersebut akan dilakukan mulai hari ini hingga selasa.
Pemungutan suara ini dilakukan setelah Ukraina berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah dalam serangan balasan setelah Rusia menginvasi dan melancarkan perang yang menewaskan ribuan orang dan membuat jutaan orang mengungsi serta merusak ekonomi global.
Referendum telah dibahas selama berbulan-bulan oleh otoritas pro-Moskow, tetapi kemenangan Ukraina baru-baru ini mendorong para pejabat Rusia untuk menjadwalkannya lagi.
Ukraina mengatakan bahwa Rusia bermaksud untuk membingkai hasil referendum sebagai tanda dukungan rakyat dan kemudian menggunakannya sebagai dalih untuk aneksasi. Hal tersebut mirp dengan pengambil alihan Krimea pada 2014 yang belum diakui masyarakat Internasional.
Dengan memasukkan empat wilayah peserta referendum ke dalam Rusia, Moskow membanrkan akselerasi militer yang diperlukan untuk mempertahankan wilayahnya. Putin mengatakan bahwa Rusia akan menggunakan semua cara yang telah dimiliki.
“Perambahan ke wilayah Rusia adalah kejahatan yang memungkinkan anda untuk menggunakan semua kekuatan pertahanan diri,” ucap Presiden Rusia tahun 2008 hingga 2012, Dmitry Medvedev.
Hasil referendum yang berpihak pada Rusia dianggap tak terelakkan. Sama halnya dengan pemungutan suara yang pernah dilakukan di Krimea tahun 2014 yang mendapat kritikan internasional.
Referendum ini telah dikecam oleh para pimpinan dunia termasuk Presiden AS Joe Biden, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Prancis Emmanuel Macron serta NATO, Uni Eropa dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE).
Rusia sendiri telah menganggap Luhansk dan Donetsk yang bersama-sama membentuk wilayah Donbas yang sebagian diduduki Moskow pada 2014 sebagai negara merdeka. Sedangkan Ukraina dan negara-negara Barat menganggap semua bagian Ukraina yang dikuasai pasukan Rusia diduduki secara ilegal dan referendum adalah tanda bahwa Rusia sedang panik ketakutan.
“Keputusan apa pun yang mungkin diambil oleh pemimpin Rusia tidak mengubah apa pun untuk Ukraina,” ucap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.