Tak Puas SPP Dipotong 30 Persen, Mahasiswa Unidha Minta Diskon 50 Persen

Malang – Unjuk rasa menuntut pemotongan uang kuliah kembali terjadi di Kota Malang. Aksi unjuk rasa tersebut kali ini dilakukan oleh Universitas Wisnuwardhana (Unidha) Malang.

Massa yang menamai diri sebagai Aliansi Mahasiswa Wisnuwardhana Malang tersebut meminta pihak universitas untuk memberikan pemotongan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar 50 persen.

“Kami menuntut ke pihak lembaga khususnya ke Rektor Universitas Wisnuwardhana memberikan pemotongan berupa 50 persen karena bagi kami di masa pandemi dengan menggunakan metode pembelajaran daring sangat sangat memukul kami bahkan keluarga kami karena terjadi krisis,” ungkap Ronald, koordinator Aliansi Mahasiswa Wisnuwardhana  di tengah aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Kamis (2/7/2020) pagi di depan gedung rektorat Unidha.

“Dari situ kami minta untuk pemotongan 50 persendari pihak lembaga. Tapi kemarin pada tanggal 29 (Juni) aksi pertama kami, kami belum diberikan keputusan yang valid. Nah, dari situ hari ini kami mau turun untuk meminta kepastian,” sambung Ronald.

Pihak kampus Unidha sendiri sebenarnya telah membuat kebijakan pemotongan SPP maksimal 30 persen untuk mahasiswa terdampak COVID-19.

Namun, menurut Aliansi Mahasiswa Wisnuwardhana tersebut, syarat yang diberikan terlalu sulit untuk dipenuhi. Salah satunya yakni surat keterangan tidak mampu dari desa masing-masing, surat keterangan pekerjaan orang tua dan slip pembayaran tagihan listrik selama beberapa bulan.

“Syarat dan dokumen begitu banyak sehingga kami belum mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kami tetap akan aksi hingga kami mendapatkan keputusan yang pasti,” tegas Ronald.

Selain menuntut pemotongan SPP sebesar 50 persen untuk semua mahasiswa, Aliansi Mahasiswa tersebut juga menuntut agar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas kembali aktif dan menegaskan keberpihakannya terutama mengenai permasalahan pemotongan SPP di masa pandemic COVID-19.

Selain itu, mereka juga menuntut pihak kampus untuk membuka seluas-luasnya ruang demokrasi kampus. Mereka juga mendukung penolakan UKT untuk kampus negeri dan meminta pihak kampus menghapus uang registrsasi bimbingan skripsi.

“Mengecam intervensi anggota kepolisian/TNI yang berkeliaran di rana kampus,” bunyi tuntutan terakhir Aliansi Mahasiswa Wisnuwardhana.

Menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut, Rektor Unidha, Prof. Dr. Suko Wiyono, S.H., M.H mengatakan, pihaknya telah membuat kebijakan pemotongan uang SPP maksimal 30 persen untuk membantu mahasiswa di masa pandemi.

“(Sudah) diumumkan kepada mahasiswa bahwa mereka diminta mengajukan keberatan, yang memang tidak mampu,” kata Prof Suko.

“Itu tanpa dia (mahasiswa) minta pun kita sudah melaksanakan,” tegasnya.

Prof Suko menambahkan, untuk bisa mendapakan pemotongan SPP tersebut, mahasiswa harus mengumpulkan berkas yang diminta seperti surat keterangan tidak mampu dari RW atau kelurahan atau desa masing-masing.;

“Jadi yang keberatan itu nanti mengajukan, surat keterangan tidak mampu dari RW dari asalnya sana, dari Kelurahan atau Desa asalnya terus ada kuitansi listriknya, nama orang tuanya. Itu sudah berjalan, mereka (mahasiswa) aja yang nggak tahu,” kata Prof Suko.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah diumumkan sejak awal menuju semester baru. Bahkan, banyak mahasiswa yang juga meminta pemunduran pembayaran SPP.

“Maksimal sampai 30% persen. Kalau lebih dari itu nggak bisa bayarin. Itu nggak mungkin itu. Dan mereka banyak juga yang (tetap) bayar cuma minta mundur,” pungkasnya.