Temui Pendemo, Wali Kota Surabaya Ngaku Sedih Disebut Diskriminasi
Surabaya - Setelah berjalan cukup alot, akhirnya tuntutan warga Madura akhirnya didengar langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Dihadapan ratusan warga Madura yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Madura Bersatu, Eri mengaku sudah berkoordinasi dengan Forkopimda Jawa Timur.
"Tadi saya sudah koordinasi dengan Forkopimda, sudah saya sampaikan karena itu mohon maaf jika kami menerapkan SIKM yang berlakunya tujuh hari itu karena pendapat sampeyan sudah kami sampaikan ke Forkopimda," kata Eri di hadapan massa yang hadir.
Menanggapi tuntutan massa yang ingin menghapus kebijakan swab di pintu keluar dan masuk Jembatan Suramadu, Eri mengaku itu bukan hanya keputusan pihaknya semata. Melainkan keputusan bersama dari Forkopimda Jawa Timur, yang di antaranya adalah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, hingga Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto.
"Saya sedih waktu ada yang bilang diskriminasi," kata Eri.
Sebab menurutnya, penyekatan dan swab bukan kehendak pribadi Pemerintah Kota Surabaya, apalagi dirinya.
"Saya hanya menjalankan perintah Forkopimda Jawa Timur. InsyaAllah saya dan Bupati Bangkalan hanya menjalankan keputusan," jelasnya.
Meski berlangsung cukup lama, aksi tersebut akhirnya berakhir damai. Puas dengan jawaban Eri Cahyadi, massa pun kembali menuju Madura.
Sementara itu perwakilan massa yang hadir, Mustikhul Choir mengaku pihaknya akan melihat perkembangan hingga tiga hari ke depan. Ia pun mengancam akan menurunkan massa lebih banyak jika tak ada satupun dari tuntutan mereka yang ditanggapi.
"Yang jelas kalau 3x24 jam gerakan swab ini masih ada dan masih berkerumun, maka warga Madura akan lebih banyak lagi (turun aksi)," ungkapnya saat ditemui usai aksi.
Ia juga mengaku pihaknya siap menemui Bupati Bangkalan dan juga Gubernur Jawa Timur jika tuntutan mereka tak kunjung dikabulkan.
"Pastinya kalau ini tidak ada gerakan di Bangkalan, kami akan temui juga Bupati Bangkalan," kata dia.
"Kalau ini tuntutan kami tidak dikabulkan maka kami warga Madura akan langsung ke Walikota Surabaya dan meminta evaluasi kepada Gubernur Jawa Timur," tutupnya.