Tiket Candi Borobudur Batal Naik, Tetap Rp 50 Ribu dan Pengunjung Dibatasi
Jakarta - Pemerintah batal menetapkan harga tiket baru untuk naik ke atas Candi Borobudur, baik untuk turis lokal maupun mancanegara. Ketimbang menaikkan harga, pemerintah memilih untuk membatasi kuota pengunjung yang hendak naik ke atas candi.
Hal ini diungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022). Ia menyebut keputusan itu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Intinya tidak ada kenaikan tarif, tetap Rp 50 ribu. Pelajar SMA ke bawah tetap Rp 5.000. Tapi dibatasi kuota untuk naik ke atas (candi)," kata Basuki kepada wartawan.
Adapun kuota yang disepakati yaitu 1.200 orang per hari. Pengunjung nantinya juga bakal diwajibkan mendaftar secara online jika ingin berkunjung ke Candi Borobudur.
Selain itu, Basuki menjelaskan pengunjung yang hendak naik ke atas candi bakal tetap didampingi pemandu wisata yang sudah terdaftar. Mereka juga wajib mengenakan alas kaki khusus yang bakal disediakan pengelola.
"Nggak boleh pakai sepatu karena itu mengikis batuan. Jadi memang disediakan alas kaki untuk naik ke atas," jelas Basuki.
"Mungkin nanti Pak Luhut yang umumkan," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo pada Selasa (7/6/2022) menyatakan pihaknya usul agar penetapan tarif naik ke area stupa Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu bagi turis lokal ditunda. Usulan Ganjar itu pun telah disetujui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia juga menyebut rencana pemerintah untuk menetapkan tiket Rp 750.000 bagi turis lokal dan US$ 100 bagi turis mancanegara yang ingin naik ke atas Candi Borobudur itu belum final dan masih bakal dikaji pihak-pihak terkait.
Hingga akhirnya hari ini Basuki mengabarkan pemerintah sepakat untuk membatalkan rencana menaikkan harga untuk pengunjung yang ingin naik ke atas Candi Borobudur. Namun hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan resmi dari Luhut terkait keputusan tersebut.