DPR Setujui Anggaran BSSN Rp 624 Miliar untuk Tangkal Serangan Siber
Jakarta - Komisi I DPR RI setujui pagu Anggaran Belanja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 sebesar Rp 624 miliar.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebut, anggaran ini untuk menangkal serangan siber seperti yang dilakukan hacker Bjorka baru-baru ini.
“Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp 624.371.483.000. Untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Utut dalam Rapat Kerja dengan Bakamla di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis, (22/9/2022).
Adapun jumlah terdiri dari anggaran untuk program dukungan manajemen BSSN sebesar Rp 407.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan BSSN sebesar Rp 217.224.610.000.
Setelah disetujui Komisi I DPR RI, pagu definitif RAPBN 2023 tersebut bakal diserahkan kembali ke Badan Anggaran DPR RI untuk disusun kembali.
"Nanti dibacakan di paripurna,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala BSSN Hinsa Siburian yang turut hadir menerima putusan pagu anggaran untuk lembaganya.
“Kami terima kasih atas dukungan selama ini, kemudian hasil rapat ini, apa pun ini adalah kondisi satu sisi tantangan memang untuk BSSN," kata Hinsa.
Sebelumnya, Hinsa juga memastikan saat ini pihaknya masih terus menelusuri identitas hacker Bjorka yang diduga curi data rahasia negara. Termasuk juga tujuan utama di balik aksi buka-bukaan data yang dilakukan Bjorka dan diklaim pemerintah sebagai data umum.
Dalam proses penelusuran itu, BSSN bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri.
"Nanti mereka (Bareskrim) saya rasa akan bisa menjelaskan karena lebih teknis. Tapi kami bantu juga. Jadi nanti ditunggu saja, karena ini terkait dengan forensik digital," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BSSN, Selasa (13/9/2022).
Kendati begitu, Hinsa menegaskan informasi vital nasional masih dalam kondisi baik. Sistem elektronik untuk pelayanan masyarakat juga diklaim masih berjalan baik.