Banner Skinner Urfluencer
Banner Skinner Fomo
URnews

Insentif Guru Madrasah Non-PNS Cair Rp 2 Juta, Begini Syaratnya!

Shelly Lisdya,
19 hari yang lalu
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
Insentif Guru Madrasah Non-PNS Cair Rp 2 Juta, Begini Syaratnya!
Image: Ilustrasi manajemen keuangan (Pixabay/Stevepb)

Jakarta - Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Muhammad Zain mengatakan, tunjangan insentif guru madrasah non Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2021 akan menerima Rp 2 juta.

Besaran tunjangan tersebut nantinya akan diterima pendidik non-PNS sebesar Rp 250 ribu per bulan sebanyak delapan kali.

"Tunjangan insentif guru madrasah bukan ASN tahun ini sebesar 250 ribu rupiah per bulan dan diberikan delapan kali. Jadi totalnya Rp 2 juta, dipotong pajak sesuai ketentuan undang-undang," terang Zain di Jakarta, Minggu (3/10/2021).

Pemberian tunjangan insentif guru madrasah, lanjut Zain, merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap guru madrasah non-PNS. Di tengah keterbatasan anggaran, Kemenag tetap mengalokasikan anggaran untuk tunjangan insentif guru.

"Meski ini bukan program mandatori seperti tunjangan profesi, Kemenag tetap alokasikan anggaran tunjangan insentif. Ini bentuk perhatian negara kepada guru madrasah bukan ASN," terang Zain. 

Berbeda dengan sebelumnya, tahun ini pembayaran tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS dilakukan terpusat oleh Ditjen Pendidikan Islam. Sehingga, besarannya sama secara nasional. 

Pemberian tunjangan insentif bagi guru madrasah non-PNS kini memasuki tahap aktivasi rekening untuk pencairan dana. 

"Tahun ini akan diberikan kepada lebih 320 ribu guru madrasah bukan ASN," ucapnya.

Tunjangan ini diberikan kepada guru madrasah bukan PNS dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama); 

2. Belum lulus sertifikasi;

3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); 

4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama; 

5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

"Diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama dan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Lama Mengabdi," tegas M Zain.

6. Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV; 

7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya;

8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. 

9. Belum usia pensiun (60 tahun). 

"Ini akan diprioritaskan bagi guru yang usianya lebih tua," sebut M Zain.

10. Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah. 

11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah. 

12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

"Terakhir, tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh Simpatika. Ini akan dibuktikan dengan Surat Keterangan Layak Bayar," tandasnya.

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait