Pakar Komunikasi UB: Indonesia Ada di Tahap Current Crisis Saat Pandemi
Malang - Indonesia saat ini tengah dalam situasi kritis, bahkan sudah berada di tahap current crisis.
Pakar Komunikasi UB, Rachmat Kriyantono menyebut, pada masa pandemi, Indonesia saat ini multidimensi, tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosial, budaya, juga psikologis sosial.
Berdasarkan data, Rachmat menyatakan jika aspek kesehatan saat ini jauh lebih baik dibandingkan bulan Mei dan Juni, di mana data angka aktif mulai mengalami penurunan.
Sedangkan untuk aspek ekonomi, terjadi peningkatan pengganguran terbuka, PHK di berbagai tempat, dan angka kemiskinan yang semakin tinggi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.
"Ada beberapa penyebab pandemi semakin berkembang hingga tahap current crisis. Yakni pada strategi pemerintah, kondisi masyarakat, media, dan kehidupan perpolitikan. Ini harus terus dibenah,” bebernya.
Selain itu, ia juga menyinggung terkait pembentunkan UU di tengah pandemi, ia menilai langkah pemerintah sudah baik, hanya saja strategi yang diterapkan pemerintah masih belum optimal.
Pemerintah juga memiliki quick respon yang kurang. Dalam manajemen kritis kejadian di China, semestinya menjadi kondisi dan tanda yang harus di perhatikan dalam melakukan upaya antisipasi.
Rachmat menyatakan, akan lebih efektif apabila pada Januari lalu sudah mulai diadakannya berbagai kampanye-kampanye terkait wabah COVID-19 apabila masuk ke tanah air.
Namun berdasarkan pemberitaan media, kampanye baru dilaksanakan pada bulan April, di mana korban meninggal sudah mencapai 198 orang dan korban terinfeksi mencapai 2020 orang.
Untuk itu, Rachmat pun memberikan solusi dalam komunikasi kritis sebagai pembuka dialog tersebut.
“Komunikasi kritis tidak bisa berdiri sendiri sehingga harus melalui komunikasi risiko dan manajemen isu, jika kedua komunikasi tersebut tidak berjalan baik maka negara dalam kondisi kritis,” ujarnya.
Solusi tersebut, yakni one gate communication. Dibutuhkan kesatuan informasi disituasi kritis. Seperti pada peran Kominfo sebagai koordinator komunikasi yang seharusnya bekerja sama dengan Satgas COVID-19.
"Namun saat itu, Kominfo malah lebih berkiprah kepada upaya-upaya mengatasi hoaks,” ungkapnya.
Tak hanya itu, perlu adanya kesinambungan antara otonomi daerah dan pusat. Dan diperlukannya tindakan kontrol yang kuat dari pemerintah, terhadap sosialisasi dibeberapa daerah yang cenderung kurang tegas.
Sosialisasi juga diharapkan berisi penyampaian edukasi yang disertai komunikasi koersif secara konsisten. Pemerintah juga diharapkan dapat memanfaatkan berbagai macam alternatif media dan tidak berfokus pada internet. Hal ini dikarenakan komunikasi dialogis melalui interpersonal di desa atau perkampungan masih belum optimal.
“Harapannya strategi komunikasi yang digunakan dapat menembak semua sasaran dengan berbagai media komunikasi, serta dibutuhkannya dukungan literasi media seperti melakukan pemberitaan presisi dan framing,” tandasnya.