Riset UB: Dampak COVID-19, Pekerja Migran Sulit Kirim Uang
Malang - Pandemi COVID-19 juga berdampak bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI). Salah satunya adalah keterlembatan pemberian upah atau gaji.
Atas keterlambatan tersebut, para TKI tidak bisa mengirimkan uang kepada keluarganya di Indonesia.
Para peneliti dari Universitas Brawijaya (UB), yakni Faishal Aminuddin, Saseendran Pallikadavath, Sujarwoto, Keppi Sukesi dan Henny Rosalinda mencatat banyak TKI yang kehilangan pekerjaan sehingga tidak bisa mengirimkan uang kepada keluarganya di Indonesia.
“Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan pekerja migran di luar negeri dan keluarganya di Indonesia saat terjadi pandemi COVID-19,” ujar Keppi Sukesi.
Sekadar diketahui, para peneliti UB tersebut melakukan penelitian di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang merupakan salah satu daerah dengan pengirim banyak TKI ke luar negeri. Para pekerja migran ini umumnya bekerja di luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan Arab Saudi.
Mereka bekerja di sektor domestik seperti asisten rumah tangga atau pekerja pabrik. Sejak merebaknya pandemi, banyak di antara mereka yang menghadapi masalah ekonomi yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman uang kepada keluarga mereka di Indonesia.
“Buruh migran umumnya menghadapi masalah seperti keterlambatan pembayaran gaji dan PHK bagi mereka yang bekerja di pabrik akibat pandemi. Akibatnya, mereka tidak bisa mengirim uang kepada keluarganya di Indonesia selama beberapa bulan. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka juga menghadapi masalah psikologis karena takut terkena virus atau tidak bisa kembali ke Indonesia,” imbuh Keppi.
Sementara itu, Sujarwoto juga memaparkan, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 605 rumah tangga dengan 1.926 anggota rumah tangga keluarga migran di Kabupaten Malang, semuanya mengalami masalah sosial ekonomi dan merasa prihatin terhadap keluarganya akibat pandemi COVID-19.
“Secara umum, keluarga pekerja migran adalah masyarakat kelas sosial menengah ke bawah yang menggantungkan hidupnya pada keluarganya yang berprofesi sebagai migran. Jadi, saat buruh migran mengalami kendala terkait pengiriman gaji ke keluarganya di Indonesia, keluarga migran juga terkena imbasnya secara langsung,” kata Sujarwoto.
Tak hanya itu, persoalan seperti penyediaan sekolah online saat pandemi juga mengangkat masalah bagi keluarga migran. Banyak anak pekerja migran yang kesulitan bersekolah karena tidak memiliki akses internet.
Kendati pemerintah telah memberikan bantuan sosial berupa bahan makanan dan kuota internet bagi siswa, di beberapa daerah penyaluran bantuan masih dirasa belum merata. Sehingga, keluarga migran yang belum mendapat bantuan dari pemerintah harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dari segi kesehatan misalnya, buruh migran juga mengaku belum pernah mendapat bantuan medis dari pemerintah Indonesia. Pemerintah dinilai kurang memperhatikan kondisi kesehatan pekerja migran di luar negeri. Begitu pula keluarga yang tersisa, umumnya berprofesi sebagai petani di desa yang tidak memiliki akses jaminan kesehatan, yakni BPJS.
Penelitian ini dilakukan bekerja sama dengan Portsmouth University, Inggris, yang bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi dan kesehatan para pekerja migran dan keluarganya yang ditinggal, terutama saat terjadi pandemi.
“Dalam penelitian ini kami ingin melihat permasalahan apa saja yang muncul dan kebijakan apa saja yang telah atau harus dilaksanakan oleh pemerintah,” pungkas Keppy mengakhiri keterangannya.