Setelah Ibu Kota Pindah ke Nusantara, Bagaimana Nasib Jakarta?

Jakarta - Setelah pemerintah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Nusantara, lalu bagaimana nasib Jakarta?

Pengamat politik sekaligus Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyebut pemerintah setempat harus memperkuat kepastian hukum dan digitalisasi agar Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi.

"Jadi kalau DKI mendeklarasikan diri kota global itu dipastikan bahwa kita memiliki daya saing tinggi, dipastikan hukum memiliki kepastian," ujarnya saat berbincang di Balai Kota Jakarta, mengutip ANTARA, Kamis (27/01/2022).

Siti mendorong adanya pembenahan domestik agar dapat menyongsong Jakarta menjadi kota global untuk perekonomian dan bisnis Indonesia meski ia yakin tanpa deklarasi pun, Jakarta sudah menjadi barometer ekonomi dan bisnis.

Ia juga mengatakan bahwa digitalisasi perlu digenjot untuk mendukung birokrasi yang efisien, sesuai makalah yang disampaikannya dengan judul 'Stabilitas sosial politik masyarakat dan profesionalitas birokrasi DKI Jakarta sebagai kota bisnis global'.

Siti sangat mendukung DKI Jakarta mengoptimalkan digitalisasi pada proses bisnis pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasi teknologi informasi dan meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).

"Jakarta memiliki potensi yang besar menjadi kota bisnis global," tegas Siti.

Menurutnya, mengapa Jakarta memerlukan penegakan hukum dan digitalisasi karena dalam lima tahun terakhir dua faktor tersebut menjadi penghambat investasi di Indonesia seperti korupsi dan birokrasi yang tidak efisien berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2019.

"Kami harus sampaikan ini untuk perbaikan, ini menjadi kendala terbesar bagi pemerintahan Indonesia untuk bisa bersaing global," imbuhnya.