Siap-siap! Penjualan Motor dan Mobil Berbensin Disetop Mulai 2040-2050

Jakarta - Penjualan kendaraan bermotor konvensional secara bertahap akan diberhentikan pada 2040 mendatang. Rencananya, pemerintah akan mulai menyetop penjualan sepeda motor konvensional (bensin) di tahun 2040 dan disusul dengan pemberhentian penjualan mobil konvensional (bensin dan diesel) di tahun 2050, guys.

Rencana itu masuk dalam peta jalan (roadmap) yang telah disusun pemerintah sebagai respons adanya tantangan dan risiko perubahan iklim di masa depan. Langkah itu menjadi salah satu dari beberapa rencana pemerintah untuk mewujudkan net zero emission (NZE) di tahun 2060, atau lebih cepat.

"Transformasi menuju net zero emission menjadi komitmen bersama kita paling lambat 2060," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif seperti dikutip Urbanasia dari keterangannya, Rabu (13/10/2021).

Nah untuk mencapai target tersebut, ada lima prinsip utama yang diterapkan pemerintah. Arifin menjabarkan, lima prinsip utama itu di antaranya peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

Langkah Strategis Pemerintah Capai NZE Dimulai di Tahun Ini

Arifin mengatakan, peta jalan transisi menuju energi netral yang telah disiapkan pihaknya dimulai pada tahun ini sampai dengan 2060 mendatang. Dalam peta jalan tersebut, ada beberapa strategi kunci yang telah disiapkan.

Arifin mengungkapkan, langkah awal yang diambil pemerintah untuk menuju target nol emisi itu diawali dengan terbitnya regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden terkait EBT dan retirement coal pada 2021.

"Tidak ada tambahan PLTU baru kecuali yang sudah berkontrak maupun sudah dalam tahap konstruksi," katanya.

Kemudian pada 2022, pemerintah akan menerbitkan Undang-Undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun.

Selanjutnya, pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar (smart grid) dan smart meter akan hadir di tahun 2024 dan bauran EBT mencapai 23 persen yang didominasi PLTS di tahun 2025.

Dua tahun berikutnya atau di tahun 2027, pemerintah akan memberhentikan impor LNG dan 42 persen EBT didominasi dari PLTS di 2030. Saat itulah jaringan gas akan menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik mobil sebanyak 2 juta dan motor sebanyak 13 juta, penyaluran BBG 300 ribu, pemanfaatan Dymethil Ether dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh/kapita.

"Semua PLTU tahap pertama subcritical akan mengalami pensiun dini di tahun 2031 dan sudah adanya interkoneksi antar pulau mulai COD di tahun 2035 dengan konsumsi listrik sebesar 2.085 kWh/kapita dan bauran EBT mencapai 57 persen dengan didominasi PLTS, Hydro dan Panas Bumi," jelasnya.

Lima tahun kemudian, bauran EBT sudah mencapai 71 persen dan tak ada lagi PLT Diesel yang beroperasi. Selain itu lampu LED 70 persen, tak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh/kapita.

Kemudian pada 2045, pemerintah juga mewacanakan akan ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama mulai COD.

Pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan energi nuklir dengan kapasitas 35 GW mulai 2045 sampai dengan 2060. Selanjutnya, bauran EBT diharapkan sudah mencapai 87% persen di 2050 dibarengi dengan tidak melakukan penjualan mobil konvensional dan konsumsi listrik 4.299 kWh/kapita.

Terakhir, pada 2060 bauran EBT telah mencapai 100 persen yang didominasi PLTS dan Hydro serta dibarengi dengan penyaluran jaringan gas sebanyak 23 juta sambungan rumah tangga, kompor listrik 52 juta rumah tangga, penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi listrik menyentuh angka 5.308 kWh/kapita.