Sri Lanka Disebut Terjebak Utang ke Cina, Bagaimana dengan Indonesia?
Jakarta - Sri Lanka berada dalam cengkeraman krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan pada tahun 1948, dengan kekurangan parah barang-barang penting dan pemadaman listrik secara teratur menyebabkan kesulitan yang meluas.
Setelah beberapa pekan mengalami krisis ekonomi, negara kepulauan ini mengumumkan pada hari Selasa (12/4/2022) bahwa mereka akan gagal membayar semua utang luar negerinya sebesar US$ 51 miliar (setelah kehabisan devisa untuk impor).
Seperti diketahui, Sri Lanka menggantungkan kebutuhan dalam negeri dari impor, seperti migas, barang tambang, hingga pangan. Jadi saat harga komoditas naik, maka biaya impor Sri Lanka pun melonjak.
"Kami harus fokus untuk mengimpor kebutuhan pokok. Bukan membayar utang luar negeri. Kami sudah sampai di titik membayar utang menjadi sangat menantang dan tidak mungkin," kata Gubernur CBSL, P Nandalal Weesinghe, dikutip dari Reuters, Kamis (14/4/2022).
Per Maret 2022, cadangan devisa Sri Lanka tercatat US$ 1,72 miliar, ini merupakan terendah sejak November 2021. Cadangan devisa negara di Asia Selatan itu terus turun selama tiga bulan beruntun. Sementara, utang luar negeri Sri Lanka per akhir 2021 adalah US$ 50,72 miliar. Jumlah ini sudah 60,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, Kementerian Keuangan Sri Lanka mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa kreditur termasuk pemerintah asing, bebas untuk memanfaatkan pembayaran bunga yang jatuh tempo kepada mereka mulai Selasa atau memilih pengembalian dalam rupee Sri Lanka.
"Pemerintah mengambil tindakan darurat hanya sebagai upaya terakhir untuk mencegah memburuknya posisi keuangan republik lebih lanjut," kata pernyataan itu dikutip dari The Exonomics Times.
Mengutip dari South China Morning Post, Duta Besar Sri Lanka untuk China, Palitha Kohona mengatakan, krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Sri Lanka menyalakan kembali spekulasi tentang apakah negara itu telah jatuh ke dalam apa yang disebut perangkap utang yang dibuat oleh Cina, tetapi Kohona mengatakan klaim seperti itu "sangat nakal" dan "menciptakan masalah ketika tidak ada masalah".