Survey SMRC: 77% Warga Indonesia Anggap COVID-19 Ancam Penghasilan
Jakarta - Sebanyak 77% rakyat Indonesia menyatakan COVID-19 telah mengancam pemasukan atau penghasilan mereka nih guys.
Lebih jauh lagi, sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa menyatakan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman guys.
Sekitar 15% warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk beberapa minggu dan 15% nya lagi menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk satu minggu.
Survey nasional ini merupakan temuan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tentang Wabah COVID-19 yang dirilis secara online pada 17 April 2020.
Survey dilakukan pada 9-12 April 2020 terhadap 1200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak, dengan margin of error 2,9 %.
Survei ini juga menunjukkan bahwa sebesar 67% rakyat Indonesia menyatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi Covid-19. Nah yang menyatakan tidak ada perubahan sebanyak 24% dan yang menyatakan lebih baik hanya 5% aja nih.
Berdasarkan temuan data tersebut, kalangan yang paling terkena dampak ini adalah mereka yang yang bekerja di sektor informal, kerah biru, dan kelompok yang mengandalkan pendapatan harian loh.
Hasil survey SMRC 92% menyatakan bahwa rakyat menganggap COVID-19 mengancam nyawa manusia. Namun ada perbedaan kekhawatiran antar daerah nih guys.
"Terdapat dua provinsi yang persentase warganya yang menganggap COVID-19 mengancam nyawa sangat tinggi: yaitu Sulawesi Selatan sebanyak 99% dan DKI Jakarta sebanyak 98%. Sementara di Jawa Barat hanya 77% warga yang menganggap Covid-19 mengancam nyawa," tulis keterangan survey tersebut yang diterima Urbanasia, Jumat (17/4/2020).
Mayoritas warga (52%) menganggap pemerintah pusat cepat menangani wabah Corona, sementara 41% nya menganggap lambat.
Namun, terdapat perbedaan pada sejumlah provinsi lain nih guys, seperti mayoritas warga Jawa Tengah (61%) dan Jawa Timur (61%) yang menganggap langkah pemerintah pusat cepat sedangkan di Jawa Barat lebih kecil karena hanya 41% warga yang menganggap pemerintah pusat bekerja cepat.
Demikian pula soal kecepatan pemerintah provinsi guys. Mayoritas warga Jawa tengah (73%), Jawa Timur (68%) dan DKI Jakarta (62%) menilai pemerintah provinsi di daerah masing-masing justru dianggap bergerak cepat namun tak sebanyak yang lainnya, di Jawa Barat hanya 39% warga menganggap pemerintah provinsi bergerak cepat.
Bicara soal kebijakan pencegahan COVID-19, mayoritas rakyat Indonesia (87,6%) juga setuju nih dengan aturan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencegah penularan COVID-19,
Namun demikian, hanya 39% rakyat yang setuju bahwa seharusnya dikenakan denda atau penjara bagi mereka yang melanggar PSBB, sementara 31,2% menyatakan tidak setuju.
Yang paling banyak mendapatkan dukungan adalah pengurangan penumpang mobil pribadi (86%) dan yang mendapat persetujuan warga paling rendah adalah aturan bahwa sepeda motor tidak boleh membonceng (63%) dan ojek/ojek online tidak boleh membawa penumpang orang (66%). Artinya, ada 34 sampai 37% yang keberatan dengan aturan bahwa motor tidak boleh membonceng.
Lain hal, ada sebanyak 21% warga tidak setuju nih dengan kebijakan agar kegiatan keagamaan dilakukan di rumah saja. Ini berarti ada sekitar 40 juta warga dewasa yang sebenarnya masih ingin melakukan kegiatan keagamaan di luar rumah ya Urbanreaders.
Persentase terbesar warga yang tidak setuju agar kegiatan keagamaan dilakukan di rumah saja berada di Jawa Barat loh karena hanya 54% warga Jawa Barat yang setuju kegiatan keagamaan dilakukan di rumah saja.
76% warga setuju dengan kewajiban bekerja dari rumah saja. Namun di Jawa Barat, hanya 54% warga yang mendukung kebijakan tersebut.
Nah, soal mudik nih guys, ada 31% warga DKI yang ternyata tetap ingin pulang kampung (mudik) saat Lebaran nanti loh. Mereka yang ingin mudik ini termasuk juga kalangan yang berpendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi. Secara nasional, persentase warga yang ingin mudik mencapai 11% atau setara dengan 20 juta warga dewasa.
Dari sebaran data survey tersebut nih guys, ada sejumlah rekomendasi yang diajukan SMRC, diantaranya:
1. Mengingat yang paling terdampak secara ekonomi adalah kelompok warga yang berpendapatan rendah, khususnya pekerja harian, kewajiban social distancing dan PSBB akan cenderung dilanggar oleh banyak warga yang rentan secara ekonomi. Karena itu mensubsidi mereka menjadi mendesak agar penyebaran virus bisa ditekan.
2. Bantuan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi harus segera dilakukan dan diawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran serta menghindari penyimpangan.
3. Mengingat masih tingginya minat para perantau untuk mudik, nampaknya masih diperlukan edukasi dan penataan yang lebih tegas terhadap kegiatan mudik terutama dari Jakarta.
4. Secara umum warga di Jawa Barat terlihat memiliki kesadaran yang paling rendah akan bahaya penyakit ini dibanding wilayah lain. Warga Jawa Barat juga paling rendah dukungannya terhadap aturan-aturan dalam PSBB. Maka edukasi yang lebih intensif tentang bahaya Covid-19 dan penerapan PSBB perlu dilakukan terhadap warga di Jawa Barat.