Tolak Interupsi di Sidang Paripurna, Puan Maharani Trending Twitter
Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI ke-9 tahun 2021-2022 yang dipimpin oleh Puan Maharani baru saja dilaksanakan pada Senin (08/11/2021) . Dalam rapat paripurna tersebut, DPR RI mengagendakan pengesahan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
Namun, nama Puan hari ini menjadi trending topik di Twitter lantaran mengabaikan interupsi salah satu anggota DPR Fraksi PKS Fahmi Alaydroes dalam rapat tersebut.
Seperti dalam video yang tersebar di media sosial, terdengar bahwa Fahmi terus meminta interupsi kepada pemimpin rapat Puan Maharani, namun terus ditolak dan diabaikan.
“Pimpinan, interupsi pimpinan,” ujar Fahmi dalam potongan video yang diunggah oleh akun @Resty442_ di Twitter.
"Puan Maharani tolak interupsi di Paripurna, PKS protes 'Gimana mau jadi capres, hak konstitusi kita saja gak dikasih," tulis akun tersebut, dikutip Senin (8/11/2021).
Sampai tulisan ini dibuat, nama Puan sudah di tweet sebanyak 33,5 ribu kali. Terdapat berbagai macam respon yang diberikan masyarakat terhadap aksi yang dilakukan Puan Maharani dalam rapat paripurna tersebut respon pro maupun kontra.
Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan Puan Maharani karena dianggap telah menutup hak dari anggota DPR lainnya.
"Gimana mau jdi capres????anggota dpr mau ngasi kritikan aja di kekang,hedehh kang matiin mic," ungkap salah seorang netizen.
Namun terdapat juga masyarakat yang mendukung apa yang dilakukan oleh Puan Maharani karena apabila interupsi tersebut diperbolehkan, akan ada kemungkinan kericuhan dalam rapat paripurna yang membahas pengesahan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
"Sidang pleno itu agenda tunggal, pengesahan hasil sidang yg sudah disepakati seluruh anggota komisi, Klo ada yang interupsi itu berarti otaknya sungsang, mo bikin rusuh.. Harusnya lempar palu jidatnya.. Kemana aja antum kemaren pas fit n proper test, makanya jgn tidur mulu..," ungkap lainnya.
Tetapi, perwakilan dari PKS yaitu Al Muzzamil Yusuf mengatakan bahwa interupsi yang ingin disampaikan oleh kader PKS bukanlah mengenai disahkannya Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, melainkan terkait pandangan PKS tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.
“Yang ingin disampaikan anggota kami (PKS) terkait pertahanan moral anak bangsa,” ujar Muzzamil kepada media.