Ukraina Sebut Rusia Negara 'Teroris' di Forum PBB
Jakarta - Ukraina mengutuk serangan rudal yang diluncurkan Rusia ke kota-kota besar di wilayahnya, termasuk di ibu kota Kyiv. Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya bahkan menyebut Rusia sebagai 'negara teroris' dalam pertemuan Majelis Umum PBB yang membahas soal pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Moskow, Senin (10/10/2022).
“Rusia telah membuktikan sekali lagi bahwa ini adalah negara teroris yang harus dicegah dengan sekuat mungkin,” kata Kyslytsya dalam sambutan, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Selasa (11/10/2022).
“Sayangnya, Anda hampir tak dapat menyerukan perdamaian yang stabil dan waras selama kediktatoran yang tak stabil dan gila ada di sekitar Anda,” sambungnya.
Kyslytsya mengungkap, setidaknya 84 rudal dan dua lusin drone telah diluncurkan di kota-kota besar Ukraina oleh Rusia dalam serangan yang dimulai pada Senin pagi. Fasilitas energi, rumah warga, sekolah, museum, dan persimpangan jalan rusak.
Ia pun melaporkan setidaknya 14 warga sipil telah tewas dan 97 terluka akibat serangan Rusia yang dimulai pada Senin pagi. Oleh karenanya Kyslytsya meminta negara-negara anggota untuk mempertahankan prinsip-prinsip Piagam PBB.
"Seluruh dunia sekali lagi melihat wajah sebenarnya dari negara teroris yang membunuh rakyat kami," serunya.
“Jejak darah tertinggal dari delegasi Rusia ketika memasuki Majelis Umum dan aula dipenuhi dengan bau daging manusia yang membara,” sambung Kyslytsya.
Pernyataan itu langsung dapat tanggapan dari Wakil Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia. Ia mengatakan serangan itu merupakan respons dari pengeboman di Jembatan Kerch yang menghubungkan Krimea dan Rusia.
"Kami memperingatkan bahwa ini tidak akan dilakukan dengan impunitas," kata Vassily Nebenzia.
"Ketika Anda melakukan tindakan sabotase ini, ketika Anda membunuh orang-orang yang tidak menguntungkan Anda, rezim Kyiv berada pada level yang sama dengan organisasi teroris yang paling keterlaluan," sambungnya.
Sementara soal aneksasi Kremlin, Nebenzia mengaku mayoritas warga sipil di empat wilayah itu mendukung gagasan untuk bergabung dengan Rusia. Untuk itu ia meminta dunia menghormati hasil referendum dari empat wilayah tersebut yang menjadi keputusan masyarakat di masing-masing wilayah.
Atas permasalahan ini, Majelis Umum PBB menolak pemungutan suara tertutup atau rahasia yang ditawarkan Rusia untuk memutuskan status empat wilayah Ukraina yang dicaploknya melalui referendum. Majelis Umum PBB pun memutuskan akan menggelar pemungutan suara secara terbuka pada akhir pekan untuk mendapat rancangan resolusi terhadap upaya pencaplokan Rusia atas wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia dan Kherson di Ukraina.