Pemerintah Gelontorkan Miliaran hingga Triliunan Rupiah untuk Aktivitas Digital dan Influencer

Jakarta - Urbanreaders tahu kan belum lama ini para influencer secara serentak 'mengiklankan' RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Meski akhirnya 'iklan' Omnibus Law jadi ajang saling tuduh, namun tak dapat dipungkiri bahwa para influencer mendapat bayaran dari pemerintah. 

Pemerintah menggunakan influencer serta media internet untuk mempromosikan sesuatu adalah hal wajar karena cakupan ke masyarakatnya besar dan cepat. Dan untuk memaksimalkan hal itu tentu ada dana yang perlu disiapkan, baik yang disisihkan dari APBN maupun APBD.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun melakukan penelusuran kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah terkait aktivitas digital dan influencer terkait sosialisasi program pemerintah.

Hasilnya dalam waktu tujuh tahun, dana yang disiapkan terkait dua hal tadi mencapai miliaran hingga triliunan rupiah.

Informasi PBJ diperoleh lewat penelusuran pada situs LPSE Kementerian, maupun Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), NK, dan dua lembaga penegak hukum yakni, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI. Informasi tersebut dilakukan pada 14 Agustus-18 Agustus 2020. 

Periode penelusuran adalah informasi PBJ selama kurun waktu 2014-2018 dengan mencari lewat kata kunci sebagai berikut, yaitu 'media sosial/social media', 'influencer', 'key opinion leader', 'komunikasi', dan 'Youtube'.

Terkait aktivitas digital, hasil menunjukkan total anggaran belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1,29 triliun. Berikut rinciannya yang dibagi berdasarkan tahun, kata kunci, instansi, dan jasa influencer. 

- Anggaran Belanja Pemerintah untuk Aktivitas Digital Berdasarkan Tahun

1. Tahun 2014 ada 2 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 609 juta
2. Tahun 2015 ada 3 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 5,3 miliar
3. Tahun 2016 ada 1 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 606 juta
4. Tahun 2017 ada 24 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 535,9 miliar
5. Tahun 2018 ada 42 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 247,6 miliar
6. Tahun 2019 ada 36 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 183,6 miliar
7. Tahun 2020 ada 25 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 322,3 miliar

Peningkatan signifikan mulai terjadi tahun 2017, sementara dari tahun 2014-2016 tidak banyak paket pengadaan yang dikeluarkan meski jumlahnya mencapai Rp Rp 6,515 miliar. 

- Anggaran Belanja Pemerintah untuk Aktivitas Digital Berdasarkan Kata Kunci

1. Media sosial punya 68 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 1,16 triliun
2. Influencer/KOL punya 40 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 90,45 miliar
3. Konsultan Komunikasi punya 7 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 2,55 miliar
4. Kampanye Online punya 5 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 9,64 miliar
5. Media punya 5 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 4,22 miliar
6. Kampanye Digital punya 3 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 19,21 miliar
7. Media Online punya 2 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 4,18 miliar
8. YouTube punya 2 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 344,3 juta
9. Branding punya 1 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 2,5 miliar

Berdasarkan data, kata kunci 'media sosial' dan 'influencer' memakan anggaran terbanyak.

Adapun instansi pemerintah yang paling banyak punya paket pengadaan baik untuk aktivitas digital maupun influencer adalah Kementerian Pariwisata. Berikut rinciannya:

- Anggaran Belanja Pemerintah untuk Aktivitas Digital Berdasarkan Instansi

1. Kementerian Pariwisata punya 44 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 263,29 miliar
2. Kementerian Keuangan punya 17 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 21,25 miliar
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya 14 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 1,95 miliar
4. Kepolisian RI punya 12 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 937 miliar
5. Kementerian Perhubungan punya 11 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 11 miliar
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika punya 9 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 21,27 miliar
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian punya 8 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 2,7 miliar

8. Badan Koordinasi Penanaman Modal punya 4 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 2,15 miliar
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat punya 3 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 3,47 miliar
10. Kementerian Dalam Negeri punya 2 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 1,35 miliar
11. Kementerian Kesehatan punya 2 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 1,6 miliar
12. Kementerian Ketenagakerjaan punya 2 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 20,4 miliar
13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi punya 1 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 4 miliar
14. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan punya 1 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 1,35 miliar
15. Kementerian Pemuda dan Olahraga punya 1 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 150 juta
16. Kementerian Perdagangan punya 1 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 1,85 miliar
17. Kementerian Pertahanan punya 1 paket pengadaan dengan nilai paket sebesar Rp 1,2 miliar

- Anggaran Belanja Pemerintah untuk Jasa Influencer Berdasarkan Instansi

1. Kementerian Pariwisata punya 22 paket pengadaan jasa influencer dengan nilai paket sebesar Rp 77,66 miliar
2. Kementerian Pariwisata punya 12 paket pengadaan jasa influencer dengan nilai paket sebesar Rp 1,6 miliar
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika punya 4 paket pengadaan jasa influencer dengan nilai paket sebesar Rp 10,83 miliar
4. Kementerian Perhubungan punya 1 paket pengadaan jasa influencer dengan nilai paket sebesar Rp 195,8 juta
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga punya 1 paket pengadaan jasa influencer dengan nilai paket sebesar Rp 150 juta