Upaya Gubernur DKI Jakarta Mengatasi Banjir dari Masa ke Masa

Jakarta - Banjir kembali merendam sejumlah wilayah di ibukota Jakarta sejak Sabtu (20/2/2021). Selama masa kepemimpinan gubernur Anies Baswedan, bencana banjir kali ini bukanlah yang pertama kali.

Berbagai langkah pun telah dilakukan untuk mencegah agar banjir tidak terjadi lagi. Lantas seperti apa upaya gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa di era kepemimpinannya? 

Melalui Instagram @dkijakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta  memaparkan data terkait banjir yang melanda ibu kota terhitung sejak 2002 yang saat itu masih dalam masa kepemimpinan Sutiyoso hingga 2021 atau di masa Gubernur Anies Baswedan.

1. Sutiyoso

Sumber: Sejumlah kendaraan melintasi banjir yang menggenangi akses jalan menuju gerbang tol Jakarta-Cikampek di Jatibening, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/2/2021). (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/wsj.)

Dari data yang disampaikan, terlihat pada 2 Februari 2002, curah hujan tertinggi di DKI Jakarta sekitar 168 mm/hari. 

Saat itu, sebanyak 353 RW tergenang dan luas area yang tergenang sebesar 168 kilometer persegi dengan total pengungsi 154.270 orang. Banjir saat itu terdampak di area strategis. Data tersebut juga memaparkan banjir mengakibatkan 32 orang meninggal dunia dan waktu surut genangan dalam 6 hari.

Pada 2 Februari 2007 tercatat curah hujan tertinggi sekitar 340 mm/hari. Kala itu, banjir melanda 955 RW dan luas area tergenang 455 kilometer persegi.

Tercatat saat peristiwa itu banjir terdampak ke area strategis. Adapun jumlah pengungsi yakni 276.333 orang dan korban meninggal dunia berjumlah 48 orang. Sementara waktu surut genangan sekitar 10 hari. Berdasar data yang dipaparkan Pemprov DKI, banjir pada tahun itu tercatat sebagai yang terparah.

Sutiyoso pun terus berupaya agar banjir 2002 tidak kembali terulang. Anggaran sebesar Rp 721 miliar disiapkan untuk meneruskan proyek Kanal Banjir Timur, termasuk juga pengerukan kali dan pembangunan pompa air.

2. Fauzi Bowo

Sumber: Warga memanfaatkan jasa penyewaan perahu karet untuk melintas di sekitar terowongan Tol Cawang di Jalan DI Panjaitan yang terendam banjir, Sabtu (20/2/2021). (ANTARA/HO-Lantas Polrestro Jaktim)

Banjir Kanal Timur (BKT) merupakan inisiatif Pemprov DKl Jakarta di bawah Sutiyoso untuk merealisasikan Jakarta bebas banjir, dengan melengkapi fasilitas Banjir Kanal Barat (BKB) yang terlebih dahulu dibangun pada masa kolonial Belanda.

Proyek tersebut masih terus berjalan dan rampung di masa kepemimpian Fauzi Bowo atau Foke. Daerah penampungan dan serapan air yang sengaja dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta ini untuk menanggulangi banjir yang terjadi di Jakarta. 

Kanal buatan seluas 207 kilometer persegi ini, difungsikan guna menampung air dari Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung.

3. Joko Widodo

Sumber: Presiden Joko Widodo. (Dok. Setkab)

Di masa kepempinan gubernur Joko Widodo (Jokowi), berdasarkan data Pemprov DKI,  pada 17 Januari 2013 tercatat curah hujan tertinggi yang melanda ibu kota sekitar 100 mm/hari yang menyebabkan banjir kembali merendam ibukota.

Saat itu, terdapat 599 RW tergenang banjir dan luas area tergenang yakni 240 kilometer persegi. Banjir tersebut juga terdampak ke area strategis. Sedangkan jumlah pengungsi sekitar 90.913 yang tersebar di 1.250 lokasi pengungsian dan korban meninggal dunia tercatat sebanyak 40 orang dan waktu surut genangan 7 hari.

Jokowi yang menjadi Gubernur DKI Jakarta saat itu memutuskan posisi Jakarta dalam tanggap darurat. Jokowi menyebut dampak banjir itu telah menyebabkan kerugian hingga Rp20 triliun. 

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi selama banjir, antara lain dengan memperbaiki tanggul, pendirian posko bantuan di titik-titik yang terkena banjir, relokasi pengungsi ke rumah susun, dan sebagainya.

Sebelum meninggalkan jabatanya untuk maju pilpres, Jokowi telah menyusun sejumlah program untuk mengatasi banjir seperti Deep Tunel atau Terowongan Multiguna, pengerukan 13 kali di Jakarta, normalisasi Waduk Pluit, pembuatan 100 ribu sumur resapan, penambahan RTh, sodetan Ciliwung dan tanggul laut raksasa.

4. Basuki Tjahaja Purnama 

Sumber: Ahok saat melakukan proses administrasi sebelum bebas di Mako Brimob (Image: Instagram/@basukibtp)

Setelah ditinggal Jokowi, Jakarta berada di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia pun harus merasakan curah hujan tertinggi yakni sekitar 277 mm/hari di tanggal 11ebruari 2015 yang juga menyebabkan banjir.

Saat itu ada 702 RW tergenang banjir dan luas area tergenang yakni 281 kilometer persegi. Banjir saat itu juga terdampak ke area strategis.

Tercatat saat banjir terjadi ada 45.813 orang mengungsi di 409 lokasi. Adapun korban meninggal dunia berjumlah 5 orang dan genangan surut dalam 7 hari.

Ahok pun berupaya untuk mengambil langkah tegas membenahi Daerah Aliran Sungai (DAS) agar Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) bisa segera menyelesaikan normalsiasi sungai. 

Berbagai penggusuran dan relokasi ke hunian vertikal yang jauh dari lokasi asal menjadi kendala Ahok menyelesaikan penertiban tersebut.

5. Anies Baswedan

Sumber: Gubernur DKI Jakarta Anies baswedan di Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Selasa (9/2/2021) (Pemprov DKI Jakarta/YouTube)

Kemudian saat Anies Baswedan menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta, pada 1 Januari 2020, tercatat curah hujan tertinggi sekitar 377 mm/hari. Banjir pada awal tahun ini menggenangi 390 RW dan luas area tergenang sekitar 156 kilometer persegi.

Kala itu, banjir disebut tidak terdampak ke area strategis. Adapun tercatat jumlah pengungsi sebanyak 36.455 orang yang tersebar di 269 lokasi. Korban meninggal dunia berjumlah 19 orang dan waktu surut genangan 4 hari.

Terbaru pada Sabtu (20/2/2021), curah hujan tertinggi tercatat sekitar 226 mm/hari. Pemprov mendata ada 113 RW tergenang banjir dan luas area tergenang sekitar 4 kilometer persegi.

Banjir disebut tidak berdampak ke area strategis. Tercatat ada 3.311 orang mengungsi yang tersebar di 44 lokasi. 

Upaya Anies dalam mengatasi banjir pun diungkapkan saat masa kampanyenya yakni tidak akan melakukan penggusuran dalam mengatasi banjir. 

Ia lebih memilih melakukan naturalisasi ketimbang normalisasi yang digaungkan Ahok dalam lakukan peggusuran. Hal tersebut akhirnya membuat program normalisasi yang tengah dikerjakan BBWSCC terhenti.

Anies lebih memilih memasukan air hujan sebanyak banyaknya ke dalam tanah dan mengendalikan air dari hulu serta mengandalkan pompa.